a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Executives Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "Executives" (Page 5)

Kewajiban Seorang Advokat Dalam Penanganan Kasus

Sebagai profesi pengacara, pengacara memiliki kewajiban yang harus dilakukan ketika dalam menangani kasus. Dalam menyelesaikan kasus tentunya pengacara harus selalu mendampingi kliennya. Lalu apa saja kewajiban pengacara dalam penanganan kasus? Berikut ulasannya :) Dalam Pasal 25 UU KDRT disebutkan bahwa dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib : Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan...

Continue reading

Penyebab Umum Perceraian

Menikah adalah penyempurnaan. Penyempurnaan ini dalam segala hal, dimulai dari penyempurnaan keluarga sampai dalam agama pernikahan adalah penyempurnaan agama. Siapapun orang menginingkan untuk menikah, kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai sesuatu prinsip yang berbeda. Namun kadangkala pernikahan seringkali berakhir dengan perceraian. Sebenarnya apa penyebabnya? Berikut ini adalah penyebab umum sebuah perceraian : Menikah di usia remaja atau di atas 32 tahun Penelitian menyebut, mereka yang menikah saat remaja (di bawah usia 20 tahun) atau di pertengahan usia 30an, memiliki risiko tinggi untuk bercerai. Dibandingkan mereka yang menikah di usia 20-an akhir atau awal 30-an. Risiko ini sangat tinggi pada pasangan yang menikah...

Continue reading

Alasan Perceraian Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

Perceraian disebabkan karena sudah tidak sejalannya antara pasangan suami istri. Tidak sejalan dalam hal apapun. Akan tetapi tidak semua alasan dapat diterima oleh pengadilan. Terdapat beberapa alasan yang diperbolehkan, apa saja? Mari kita bahas bersama :) Berikut ini adalah 6 alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara...

Continue reading

Tata Cara Kasasi

Jika kalian sudah paham dengam pengertian kasasi dan alasannya. Yuk mari kita bahas yang selanjutnya. Berikut adalah tata cara pengajuan kasasi : Tata Cara Kasasi Pada Tingkat Pengadilan Negeri (PN) Pemohon kasasi menyatakan kehendaknya di Kepaniteraan PN yang bersangkutan dalam masa tenggang waktu kasasi, sejak setelah putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pemohon menghadap meja I yang akan menjelaskan dan menaksir biaya kasasi, yang kemudian dituangkan dlam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Membayar panjar ke kasir sesuai yang tercantum pada SKUM. Kasir kemudian menandatangani SKUM dan memberi tanda lunas serta mencatatnya dalam Jurnal Permohonan Kasasi. Setelah biaya dibayar, panitera pada hari itu juga membuat Akta Permohonan...

Continue reading

Alasan Yang Diterima Oleh Pengadilan

Sangat disarankan Anda perlu seorang pengacara jika Anda akan membuat surat gugatan di pengadilan, mengingat tidak semua pengadilan terdapat pusat bantuan hukum. Tentunya bagi orang awam akan kesulitan untuk membuat gugatan. Lalu, ketika anda akan membuat surat gugatan, maka persiapkan alasan-alasan mengapa anda ingin mengajukan gugatan terhadap suami anda. Berikut alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan ketika akan mengajukan gugatan: Suami anda terbukti sudah melakukan aniaya seperti: zina, mabuk-mabukan, berjudi dan lainnya; Suami anda telah meninggalkan anda selama dua tahun berturut turut tanpa ada keterangan atau argumen yang jelas. Setelah pernikahan, suami anda dikenai sanksi penjara selama lima tahun. Suami anda...

Continue reading

Apa Saja Aturan Sidang?

Dalam sidang tidak boleh asal-asalan dalam pelaksanaanya. Mengingat juga sidah adalah hal yang formal. Nah, sidang mempunyai beberapa aturan yang harus dijalankan selama sidang. Berikut aturan sidang yang perlu kalian ketahui. Selamat membaca! Aturan sidang yang perlu diketahui : Peserta Peserta dalam proses persidangan dibagi menjadi dua, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh adalah pengurus atau anggota penuh dalam suatu organisasi, sedangkan peserta peninjau adalah orang-orang yang diundang, atau pihak-pihak yang bukan anggota penuh namun hadir dalam persidangan. Hak Peserta Penuh Hak Bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada  pimpinan sidang, baik secara lisan maupun secara tulisan. Hak Suara,...

Continue reading

Apa Fungsi Seorang Pengacara

Profesi sebagai pengacara adalah profesi yang sangat diidam-idamkan untuk semua orang terutama bagi seorang yang mempunyai keinginan untuk menegakkan kebenaran. Selain sebagai penegak kebenaran, apakah fungsi seorang pengacara yang lainnya? mari kita bahas dalam artikel kita kali ini. Berikut adalah tugas dan fungsi seorang pengacara yang tidak dapat terpisahkan. Fungsi Seorang Pengacara dalam Persidangan Fungsi seorang pengacara adalah sebagai berikut: Pengawal konstitusi dan hak asasi manusia Pejuang hak-hak asasi manusia dalam hukum Indonesia Melaksanakan kode etik pengacara Adapun kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang pengacara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengacara, yaitu: Bertanggung jawab Soal kewajiban yang harus dilakukan seorang pengacara. Menjaga...

Continue reading

Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian

Dalam sebuah kasus perceraian, selain persoalan anak, persoalan mengenai harta dalam perkawinan biasanya menjadi hal yang menyita waktu dan membutuhkan perhatian yang cukup besar. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya (Pasal 128 KUHPer, Pasal 97 KHI). Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu. Persoalan pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita)....

Continue reading

Pemutusan Hubungan Kerja – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Tidak selamanya proses PHK dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterima sepenuhnya oleh para pihak. Lalu, dalam hal demikian apakah PHK tidak dapat dilakukan? PHK tetap dapat terjadi sepanjang telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI). PHK yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan ataupun penetapan lembaga PHI batal demi hukum. Namun terdapat beberapa keadaan dimana PHK tetap dapat terjadi walaupun belum ada kesepakatan atau penetapan lembaga PHI, yaitu dalam keadaan-keadaan sebagai berikut: Karyawan masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya; Karyawan mengajukan permintaan pengunduran...

Continue reading

Tentang Perjanjian Kerja Bersama – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Perjanjian kerja bersama (“PKB”) dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal pasal 116 ayat (1) 21 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Sementara itu, di dalam UUK ataupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya di bidang ketenagakerjaan tidak ditemukan ketentuan yang melarang salah satu pihak atau para pihak tersebut di atas untuk memberikan kuasa kepada atau diwakilkan oleh advokat dalam membuat PKB. Jadi, selintas terlihat bahwa salah satu pihak atau para pihak boleh saja mewakilkan kepada advokat...

Continue reading