a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Experience Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "Experience"

Tata Cara Kasasi

Jika kalian sudah paham dengam pengertian kasasi dan alasannya. Yuk mari kita bahas yang selanjutnya. Berikut adalah tata cara pengajuan kasasi : Tata Cara Kasasi Pada Tingkat Pengadilan Negeri (PN) Pemohon kasasi menyatakan kehendaknya di Kepaniteraan PN yang bersangkutan dalam masa tenggang waktu kasasi, sejak setelah putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pemohon menghadap meja I yang akan menjelaskan dan menaksir biaya kasasi, yang kemudian dituangkan dlam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Membayar panjar ke kasir sesuai yang tercantum pada SKUM. Kasir kemudian menandatangani SKUM dan memberi tanda lunas serta mencatatnya dalam Jurnal Permohonan Kasasi. Setelah biaya dibayar, panitera pada hari itu juga membuat Akta Permohonan...

Continue reading

Alasan Yang Diterima Oleh Pengadilan

Sangat disarankan Anda perlu seorang pengacara jika Anda akan membuat surat gugatan di pengadilan, mengingat tidak semua pengadilan terdapat pusat bantuan hukum. Tentunya bagi orang awam akan kesulitan untuk membuat gugatan. Lalu, ketika anda akan membuat surat gugatan, maka persiapkan alasan-alasan mengapa anda ingin mengajukan gugatan terhadap suami anda. Berikut alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan ketika akan mengajukan gugatan: Suami anda terbukti sudah melakukan aniaya seperti: zina, mabuk-mabukan, berjudi dan lainnya; Suami anda telah meninggalkan anda selama dua tahun berturut turut tanpa ada keterangan atau argumen yang jelas. Setelah pernikahan, suami anda dikenai sanksi penjara selama lima tahun. Suami anda...

Continue reading

Apa Saja Aturan Sidang?

Dalam sidang tidak boleh asal-asalan dalam pelaksanaanya. Mengingat juga sidah adalah hal yang formal. Nah, sidang mempunyai beberapa aturan yang harus dijalankan selama sidang. Berikut aturan sidang yang perlu kalian ketahui. Selamat membaca! Aturan sidang yang perlu diketahui : Peserta Peserta dalam proses persidangan dibagi menjadi dua, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh adalah pengurus atau anggota penuh dalam suatu organisasi, sedangkan peserta peninjau adalah orang-orang yang diundang, atau pihak-pihak yang bukan anggota penuh namun hadir dalam persidangan. Hak Peserta Penuh Hak Bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada  pimpinan sidang, baik secara lisan maupun secara tulisan. Hak Suara,...

Continue reading

Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian

Dalam sebuah kasus perceraian, selain persoalan anak, persoalan mengenai harta dalam perkawinan biasanya menjadi hal yang menyita waktu dan membutuhkan perhatian yang cukup besar. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, dalam perceraian harta bawaan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri dan harta bersama akan dibagi dua sama rata diantara keduanya (Pasal 128 KUHPer, Pasal 97 KHI). Tentunya jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian itu. Persoalan pembagian harta ini bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai. Dalam hal demikian maka daftar harta bersama dan bukti-bukti bila harta tersebut diperoleh selama perkawinan disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita)....

Continue reading

Apakah Tandatangan Suami/Istri Diperlukan Dalam Perceraian?

Para perempuan yang akan menggugat cerai suaminya biasanya akan kebingungan jika sang suami tidak ingin menandatangani surat perceraian tersebut. Mereka mengungkapkan kegelisahannya karena sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan pasangan hidupnya, tetapi suami/istri mereka sudah memberikan ultimatum untuk tidak akan menandatangani surat cerai. Apa yang ditemui di sini adalah gambaran nyata dalam masyarakat kita yang awam dengan permasalahan hukum, ditambah lagi tontonan beberapa sinetron TV yang (kurang lebih) menayangkan cerita yang menyesatkan, belum lagi informasi (katanya) dari teman atau keluarga yang mengungkapkan informasi yang sama. Persangkaan yang salah tersebut di atas tidak perlu kita hiraukan, karena proses perceraian tidak memerlukan izin...

Continue reading

Keuntungan Klien Saat Menggunakan Jasa Pengacara – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Pada dasarnya setiap orang bisa menyelesaikan permasalahannya. Namu jika permasalahan itu merupakan masalah yang harus diselesaikan secara hukum, ada baiknya jika anda menggunakan jasa pengacara untuk membantu menyelesaikan permasalahan anda. Lalu apa saja yang menjadi keuntungan yang didapat klien dari pengacara? Berikut beberapa keuntungan yang didapat klien dari pengacara : Klien mendapatkan layanan yang profesional dari para advokat dan konsultan yang memiliki rekam jejak bagus dan direkomendasi (recommended) Klien mendapatkan layanan yang dapat dipercaya dan menjawab kebutuhan (reliability of auxiliary service) Klien mendapatkan layanan dengan tariff yang terjangkau (reachable, negotiable) Klien mendapatkan layanan yang berbasis keahlian (proficiency) Klien mendapatkan layanan...

Continue reading

Tentang Perjanjian Kerja Bersama – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Perjanjian kerja bersama (“PKB”) dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal pasal 116 ayat (1) 21 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Sementara itu, di dalam UUK ataupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya di bidang ketenagakerjaan tidak ditemukan ketentuan yang melarang salah satu pihak atau para pihak tersebut di atas untuk memberikan kuasa kepada atau diwakilkan oleh advokat dalam membuat PKB. Jadi, selintas terlihat bahwa salah satu pihak atau para pihak boleh saja mewakilkan kepada advokat...

Continue reading

Penjelasan Sengketa Tata Usaha Negara – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang disebut dengan gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (“TUN”) adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang...

Continue reading

Tips Menghadapi Perundingan Bipartit – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Agar tidak berlarut-larut mencari penyelesaian, berikut ini adalah beberapa tips menghadapi perundingan bipartit: Persiapkan Dahulu Dokumen yang Diperlukan dan Sarana Perundingan Sebelum Perundingan Bipartit dilaksanakan, ada baiknya mempersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang akan dipergunakan untuk keperluan Perundingan Bipartit tersebut. Dokumen tersebut antara lain: Undangan Bipartit, Daftar Hadir dan yang terpenting adalah Risalah Bipartit. Kebiasaan yang lazim terjadi, insiatif untuk memulai Perundingan Bipartit biasanya datang dari pihak pengusaha, sehingga Undangan Bipartit akan dikirimkan kepada pekerja. Akan tetapi bisa juga terjadi sebaliknya. Meskipun demikian mempersiapkan dokumen yang diperlukan terlebih dahulu, tentu akan mempermudah jalannya pelaksanaan Perundingan Bipartit. Buatlah Kronologis Fakta dan Kejadian Menyusun fakta dan kejadian...

Continue reading

Apa Itu Perundingan Bipartit? – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Perundingan Bipartit merupakan mandatory rules, yang wajib ditempuh oleh para pihak yang berselisih (dalam hal ini pengusaha dan pekerjanya), sebelum melangkah ke proses penyelesaian selanjutnya. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”), sebagai berikut: “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat” Namun sayangnya, praktik yang sering terjadi, kewajiban tersebut oleh para pihak yang berselisih (Pengusaha dan Pekerja) terkadang hanya dijadikan sebagai syarat formalitas semata. Artinya, para pihak sedari awal sudah tidak ada kemauan untuk menyelesaikan perselisihannya melalui forum...

Continue reading