a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

gugatan Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "gugatan"

Mengenal Peninjauan Kembali

Dalam hukum terdapar banyak istilah istilah yang tidak asing bagi kita. Namun mungkin hanya mengerti istilahnya saja tapi belum paham arti atau pengertian yang sesungguhnya. Selain pengajuan banding dan kasasi, istilah lain dalam pengadilan adalah peninjauan kembali. Peninjauan Kembali atau disingkat PK  adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat...

Continue reading

Tata Cara Kasasi

Jika kalian sudah paham dengam pengertian kasasi dan alasannya. Yuk mari kita bahas yang selanjutnya. Berikut adalah tata cara pengajuan kasasi : Tata Cara Kasasi Pada Tingkat Pengadilan Negeri (PN) Pemohon kasasi menyatakan kehendaknya di Kepaniteraan PN yang bersangkutan dalam masa tenggang waktu kasasi, sejak setelah putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pemohon menghadap meja I yang akan menjelaskan dan menaksir biaya kasasi, yang kemudian dituangkan dlam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Membayar panjar ke kasir sesuai yang tercantum pada SKUM. Kasir kemudian menandatangani SKUM dan memberi tanda lunas serta mencatatnya dalam Jurnal Permohonan Kasasi. Setelah biaya dibayar, panitera pada hari itu juga membuat Akta Permohonan...

Continue reading

Tugas Pengacara Perceraian

Perceraian sering terjadi karena masalah masalah tertentu, visi misi antara suami istri yang sudah tidak sejalan. Proses perceraian biasanya dibantu oleh seorang pengacara. Nah apa tugas pengacara perceraian? Saya bukan ahli hukum apalagi untuk urusan hukum cerai tapi dari beberapa sumber saya mendapati informasi yang barangkali berguna untuk anda yang sekarang ini sedang mencari informasi tentang hal ini. Siapa Pengacara Perceraian? Pengacara Perceraian sama seperti pengacara-pengacara lainnya tapi ia lebih memfokuskan pelayanan kepada masalah hukum kekeluargaan yang kebanyakan diisi dengan masalah perceraian. Contohnya adalah: Seorang pengacara cerai harus menguasai hukum perceraian yang berlaku di Indonesia. Terutama sekali hukum cerai yang terdapat pada hukum Islam...

Continue reading

Dokumen Penting Perceraian

Terdapat beragam alasan perceraian. Tidak sejalannya antara suami istri seringkali menjadikan hubungan tidak harmonis bahkan berakhir perceraian. Perceraian adalah putusnya tali atau ikatan antara suami istri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batasan-batasan alasan cerai yang diperbolehkan serta dapat diterima di Pengadilan. Jika Anda (Istri) berpikir bahwa rumah tangga Anda sudah tidak bisa dipertahankan lagi, lalu Anda memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian, tindakan pertama yang bisa dilakukan ialah dengan cara mendaftarkan Gugatan Perceraian. Sesuai dengan PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Teruntuk...

Continue reading

Alasan Yang Diterima Oleh Pengadilan

Sangat disarankan Anda perlu seorang pengacara jika Anda akan membuat surat gugatan di pengadilan, mengingat tidak semua pengadilan terdapat pusat bantuan hukum. Tentunya bagi orang awam akan kesulitan untuk membuat gugatan. Lalu, ketika anda akan membuat surat gugatan, maka persiapkan alasan-alasan mengapa anda ingin mengajukan gugatan terhadap suami anda. Berikut alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan ketika akan mengajukan gugatan: Suami anda terbukti sudah melakukan aniaya seperti: zina, mabuk-mabukan, berjudi dan lainnya; Suami anda telah meninggalkan anda selama dua tahun berturut turut tanpa ada keterangan atau argumen yang jelas. Setelah pernikahan, suami anda dikenai sanksi penjara selama lima tahun. Suami anda...

Continue reading

Apa Saja Aturan Sidang?

Dalam sidang tidak boleh asal-asalan dalam pelaksanaanya. Mengingat juga sidah adalah hal yang formal. Nah, sidang mempunyai beberapa aturan yang harus dijalankan selama sidang. Berikut aturan sidang yang perlu kalian ketahui. Selamat membaca! Aturan sidang yang perlu diketahui : Peserta Peserta dalam proses persidangan dibagi menjadi dua, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh adalah pengurus atau anggota penuh dalam suatu organisasi, sedangkan peserta peninjau adalah orang-orang yang diundang, atau pihak-pihak yang bukan anggota penuh namun hadir dalam persidangan. Hak Peserta Penuh Hak Bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada  pimpinan sidang, baik secara lisan maupun secara tulisan. Hak Suara,...

Continue reading

Dasar Hukum Kasus Bullying

Saat ini banyak sekali kasus bullying yang terjadi. Bullying sendiri merupakan tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Biasanya bullying ini dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan terhadap siswa/siswi yang lebih lemah dan bertujuan menyakiti. Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, bullying adalah tindak pidana. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).[3] Dasar hukumnya kegiatan bullying adalah : Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya...

Continue reading

Status Perjanjian Dalam Keadaan Tidak Seimbang

Pada dasarnya perjanjian pasti dikatakan sah apabila kedua pihak telah sepakat dan menandatanganinya. Namun, jika ada unsur paksaan maka kesepakatan dalam perjanjian tersebut akan dinyatakan batal atau tidak sah. Paksaan tersebut terjadi bila ditemukan adanya tindakan yang menimbulkan ketakutan pada salah satu pihak. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan. (Pasal 1324 KUHPerdata)[2] Bahwa asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian harus betul-betul memperhatikan kedudukan para pihak yang membuat perjanjian berada dalam keadaan yang seimbang, sehingga kedua belah pihak dapat bebas menyatakan kehendaknya. Bahwa hakim berwenang menilai apakah perjanjian itu dibuat oleh para pihak dalam keadaan seimbang...

Continue reading

Pencemaran Nama Baik Bisa di Tuntut?

Sering kita jumpai tentang bully, penghinaan, pertengkaran, dan lain sebagainya. Di lingkungan maupun di sosial media sekarang sudah marak dengan pembullyan, tentunya membuat seseorang merasa tidak nyaman dan tertekan. Apapun itu bully, penghinaan, mencemarkan nama baik, jika ada tuntutan dari pihak yang bully maka akan bisa terjerat Undang-Undang ITE maupun Hukum Pidana. Bila itu menyangkut Aqidah seseorang, anda benar atau tidak Undang-undang ini bisa mempersulit anda karena Hukum yang digunakan adalah Hukum Negara, bukan Hukum Allah. Hidarilah menyerang seseorang, kecuali anda tahu apa yang anda lakukan. Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum...

Continue reading

Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Melihat pengertian dari tindak pidana korupsi atau rumusan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita bisa mengetahui unsur-unsur apa saja dari tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Tahun 2001 sudah dirangkum unsur-unsur mengenai tindak pidana korupsi. Berikut ini rangkumannya : Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum; Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang; Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain; Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan  perekonomian negara; Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang...

Continue reading