a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

gugatan Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "gugatan" (Page 4)

Mau Perpanjang SIM? Hari Ini Bus SIM Keliling Beroperasi di Mapolsek Pundong

JOGJA- Bagi warga  Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul yang akan mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi( SIM), hari ini, Jumat(9/3/2018) Ditlantas Polda DIY dan Polresta Yogyakarta akan melayani di tiga lokasi berbeda. Untuk warga Kota Yogyakarta, Bus SIM Keliling akan melayani warga di LPP Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Layanan di lokasi tersebut dibuka pada pukul 09.00 sampai 11.00 WIB. Sementara untuk wilayah Bantul, Layanan Bus SIM Keliling juga dapat anda temukan di Mako Polsek Pundong yang dibuka pada pukul 09.00 sampai 12.00. Sedangkan di wilayah Sleman, Bus SIM keliling juga akan berada di Studio Radio Rakosa pada pukul 09.00 hingga 12.00. Selain Bus SIM keliling, perpanjangan juga dapat dilakukan...

Continue reading

Apa Itu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum? – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan PMH), yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pasal 1365 KUHPerdata telah mengakomodasi ketentuan tersebut: bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikannya. Selengkapnya bunyi pasal tersebut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian.” Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan PMH, maka syarat yang perlu dipenuhi adalah: Adanya Perbuatan Perbuatan itu dapat bersifat aktif maupun pasif. Aktif berarti seseorang secara aktif berbuat sesuatu, sedangkan pasif dapat diartikan...

Continue reading

DPD RI Desak Retribusi Wisata Tak Diambil Pemkab Gunungkidul dan Dikembalikan ke Masyarakat

GUNUNGKIDUL - Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti terkait retribusi wisata yang ditarik pemerintah daerah, tetapi kurang dapat dinikmati oleh masyarakat. Mereka meminta retribusi dapat dikembalikan dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Menurutnya, retribusi wisata kurang dapat terserap oleh masyarakat. Dana retribusi yang ada diambil oleh pemerintah kabupaten tetapi kerap tidak kembali lagi kepada masyarakat. "Retribusi diambil oleh kabupaten, tetapi tidak kembali kepada desa, untuk pembangunan. Padahal dari sana, retribusi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Ratu Hemas, Rabu (28/2/2018) saat penyerapan aspirasi di Dusun Klayar, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Gunungkidul. Ratu Hemas...

Continue reading

Tentang Gugatan Balik / Rekonvensi

Rekonvensi (gugatan balik) diatur dalan Pasal 132 a dan 132b HIR yang disisipkan dalam HIR melalui Stb. No. 300 Tahun 1927, dua pasal tersebut mengambil alih Pasal 244-247 BRv. Rekonvensi juga diatur dalam Pasal 157-158 RBg. Rekonvensi (reconventie, reconvention) dalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat berhubung Penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi bila secara kebetulan Penggugat juga pernah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Tujuan rekonvensi adalah untuk menetralisirkan atau mengimbangi gugatan Penggugat. Pengaturan rekonvensi ( gugat balik, gugat balas ) dari pihak tergugat dalam pasal : pasal 157 RBg/Pasal 132 a HIR : Tergugat dapat mengajukan gugat balas...

Continue reading

Perbedaan Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ada beberapa tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana. Tahapan tersebut melahirkan terminologi berbeda untuk menyebut pihak yang menjadi subjek. Mulai dari istilah terlapor, tersangka, terdakwa, hingga terpidana. Lantas, apa saja perbedaan dari masing-masing istilah itu? Simak penjelasan berikut. Terlapor Di dalam KUHAP, tidak ditemukan istilah terlapor. KUHAP hanya menjelaskan definisi laporan dalam Pasal 1 angka 24, sebagai “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang  karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”. Menurut Pasal 1 angka 5...

Continue reading

Para PKL Pasar Kembang Ajukan Gugatan Pengadilan Negeri Yogya

Beberapa orang perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitaran Pasar Kembang, tepatnya yang berada di selatan Stasiun Yogyakarta mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Senin (29/1/2018). Kedatangan beberapa PKL ke PN Yogyakarta juga turut didampingi oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai kuasa hukumnya. Adapun kedatangan kedua pihak tersebut ke PN Yogyakarta guna melayangkan gugatan kepada PT KAI terkait pengosongan lahan PKL di sekitar Stasiun Yogyakarta pada bulan Juli tahun lalu. Efriyon Sikumbang, Sekretaris Paguyuban Manunggal Karso mengatakan, bahwa kedatangan pihaknya ke PN Yogyakarta karena merasa ada kejanggalan terkait proses pengosongan para PKL di selatan Stasiun Yogyakarta pada Juli tahun lalu. Diungkapkannya, bahwa pengosongan yang...

Continue reading