a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

hukum indonesia Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "hukum indonesia" (Page 2)

Pengertian Hak Perlindungan Anak

Setiap pernikahan, pasti akan dikaruniai seorang anak. Akan tetapi tidak semua anak mendapatkan hak-haknya. Diluar sana masih banyak anak yang terlantar dan tidak mendapatkan hak semestinya. Sebelum membahas terlalu jauh, sebenarnya apa itu perlindungan anak? Berikut adalah pengertiannya. Pengertian Hak Perlindungan Anak Makin mutahir sebuah negeri, mestinya makin gede perhatiannya dalam membuat keadaan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka Hak Perlindungan Anak Beserta Pasalnya. Perlindungan yang diberikan negeri kepada anak – anak meliputi beraneka hal kehidupan, adalah perihal ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam ataupun hal hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak bakal diartikan yang merupakan upaya perlindungan hukum kepada...

Continue reading

Keuntungan Menggunakan Jasa Pengacara

Dengan adanya perkara yang diharuskan untuk menjalani persidangan, hal ini tentunya akan memakan waktu yang lama dan bagi orang awam yang tidak mengerti tentang hukum pasti akan kebingungan. Selain itu, proses ini akan menyita tenaga dan pikiran. Sangat disarankan jika Anda yang sedang menajalankan proses perkara, Anda menggunakan jasa pengacara. Menagapa disarankan menggunakan jasa pengacara? Karena dengan menggunakan jasa pengacara ini anda akan mendapatkan keuntungan, seperti : Dengan menggunakan pengacara yang lebih menguasai hukum acara di muka persidangan akan lebih praktis bagi klien dari segi waktu dan biaya. Dengan menggunakan pengacara untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan gugatan, jawaban, duplik, replik dan pembuktian...

Continue reading

Kewajiban Seorang Advokat Dalam Penanganan Kasus

Sebagai profesi pengacara, pengacara memiliki kewajiban yang harus dilakukan ketika dalam menangani kasus. Dalam menyelesaikan kasus tentunya pengacara harus selalu mendampingi kliennya. Lalu apa saja kewajiban pengacara dalam penanganan kasus? Berikut ulasannya :) Dalam Pasal 25 UU KDRT disebutkan bahwa dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib : Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan...

Continue reading

Penyebab Umum Perceraian

Menikah adalah penyempurnaan. Penyempurnaan ini dalam segala hal, dimulai dari penyempurnaan keluarga sampai dalam agama pernikahan adalah penyempurnaan agama. Siapapun orang menginingkan untuk menikah, kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai sesuatu prinsip yang berbeda. Namun kadangkala pernikahan seringkali berakhir dengan perceraian. Sebenarnya apa penyebabnya? Berikut ini adalah penyebab umum sebuah perceraian : Menikah di usia remaja atau di atas 32 tahun Penelitian menyebut, mereka yang menikah saat remaja (di bawah usia 20 tahun) atau di pertengahan usia 30an, memiliki risiko tinggi untuk bercerai. Dibandingkan mereka yang menikah di usia 20-an akhir atau awal 30-an. Risiko ini sangat tinggi pada pasangan yang menikah...

Continue reading

Alasan Perceraian Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

Perceraian disebabkan karena sudah tidak sejalannya antara pasangan suami istri. Tidak sejalan dalam hal apapun. Akan tetapi tidak semua alasan dapat diterima oleh pengadilan. Terdapat beberapa alasan yang diperbolehkan, apa saja? Mari kita bahas bersama :) Berikut ini adalah 6 alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara...

Continue reading

Mengenal Peninjauan Kembali

Dalam hukum terdapar banyak istilah istilah yang tidak asing bagi kita. Namun mungkin hanya mengerti istilahnya saja tapi belum paham arti atau pengertian yang sesungguhnya. Selain pengajuan banding dan kasasi, istilah lain dalam pengadilan adalah peninjauan kembali. Peninjauan Kembali atau disingkat PK  adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat...

Continue reading

Tata Cara Kasasi

Jika kalian sudah paham dengam pengertian kasasi dan alasannya. Yuk mari kita bahas yang selanjutnya. Berikut adalah tata cara pengajuan kasasi : Tata Cara Kasasi Pada Tingkat Pengadilan Negeri (PN) Pemohon kasasi menyatakan kehendaknya di Kepaniteraan PN yang bersangkutan dalam masa tenggang waktu kasasi, sejak setelah putusan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pemohon menghadap meja I yang akan menjelaskan dan menaksir biaya kasasi, yang kemudian dituangkan dlam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Membayar panjar ke kasir sesuai yang tercantum pada SKUM. Kasir kemudian menandatangani SKUM dan memberi tanda lunas serta mencatatnya dalam Jurnal Permohonan Kasasi. Setelah biaya dibayar, panitera pada hari itu juga membuat Akta Permohonan...

Continue reading

Mekanisme Informasi & Pengajuan Keberatan

Jika keberatan terhadapt keputusan, dalam pengadilan kita dapat mengajukan pengajuan keberatan. Berikut adalah mekanisme informasi dan pengajuan keberatan : Syarat dan Prosedur Pengajuan Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut: Adanya penolakan atas permohonan informasi Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam bagian II. A Tidak ditanggapinya permohonan informasi Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta Tidak dipenuhinya permohonan informasi Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini Registrasi Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan...

Continue reading

Dokumen Penting Perceraian

Terdapat beragam alasan perceraian. Tidak sejalannya antara suami istri seringkali menjadikan hubungan tidak harmonis bahkan berakhir perceraian. Perceraian adalah putusnya tali atau ikatan antara suami istri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batasan-batasan alasan cerai yang diperbolehkan serta dapat diterima di Pengadilan. Jika Anda (Istri) berpikir bahwa rumah tangga Anda sudah tidak bisa dipertahankan lagi, lalu Anda memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian, tindakan pertama yang bisa dilakukan ialah dengan cara mendaftarkan Gugatan Perceraian. Sesuai dengan PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Teruntuk...

Continue reading

Alasan Yang Diterima Oleh Pengadilan

Sangat disarankan Anda perlu seorang pengacara jika Anda akan membuat surat gugatan di pengadilan, mengingat tidak semua pengadilan terdapat pusat bantuan hukum. Tentunya bagi orang awam akan kesulitan untuk membuat gugatan. Lalu, ketika anda akan membuat surat gugatan, maka persiapkan alasan-alasan mengapa anda ingin mengajukan gugatan terhadap suami anda. Berikut alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan ketika akan mengajukan gugatan: Suami anda terbukti sudah melakukan aniaya seperti: zina, mabuk-mabukan, berjudi dan lainnya; Suami anda telah meninggalkan anda selama dua tahun berturut turut tanpa ada keterangan atau argumen yang jelas. Setelah pernikahan, suami anda dikenai sanksi penjara selama lima tahun. Suami anda...

Continue reading