a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

info hukum Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "info hukum" (Page 4)

Alasan Yang Diterima Oleh Pengadilan

Sangat disarankan Anda perlu seorang pengacara jika Anda akan membuat surat gugatan di pengadilan, mengingat tidak semua pengadilan terdapat pusat bantuan hukum. Tentunya bagi orang awam akan kesulitan untuk membuat gugatan. Lalu, ketika anda akan membuat surat gugatan, maka persiapkan alasan-alasan mengapa anda ingin mengajukan gugatan terhadap suami anda. Berikut alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan ketika akan mengajukan gugatan: Suami anda terbukti sudah melakukan aniaya seperti: zina, mabuk-mabukan, berjudi dan lainnya; Suami anda telah meninggalkan anda selama dua tahun berturut turut tanpa ada keterangan atau argumen yang jelas. Setelah pernikahan, suami anda dikenai sanksi penjara selama lima tahun. Suami anda...

Continue reading

Makna Ketukan Palu Hakim

  Nah hal ciri khas dari suatu sidang peradilan, yaitu ketuk palu. Mungkin orang awam pun tahu jika suatu sidang pasti terdapat ketuk palu. Nah ketukan palu ini juga tidak boleh sembarangan loh. Tiap ketukan palu memiliki makna dan arti.Yuk kita intip ulasan makna dari ketukan palu hakim ! selamat membaca :) Satu Kali Ketukan Menerima dan menyerahkan pimpinan sidang; Mengesahkan keputusan poin perpoin (keputusan sementara); Menskorsing dan mencabut kembali skorsing yang waktunya tidak terlalu lama, sehingga peserta tidak perlu meninggalkan tempat sidang; Mencabut kembali/membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Memberi peringatan kepada peserta sidang. Dua Kali Ketukan Menskorsing atau mencabut kembali skorsing dalam...

Continue reading

Apa Saja Aturan Sidang?

Dalam sidang tidak boleh asal-asalan dalam pelaksanaanya. Mengingat juga sidah adalah hal yang formal. Nah, sidang mempunyai beberapa aturan yang harus dijalankan selama sidang. Berikut aturan sidang yang perlu kalian ketahui. Selamat membaca! Aturan sidang yang perlu diketahui : Peserta Peserta dalam proses persidangan dibagi menjadi dua, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh adalah pengurus atau anggota penuh dalam suatu organisasi, sedangkan peserta peninjau adalah orang-orang yang diundang, atau pihak-pihak yang bukan anggota penuh namun hadir dalam persidangan. Hak Peserta Penuh Hak Bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada  pimpinan sidang, baik secara lisan maupun secara tulisan. Hak Suara,...

Continue reading

Peristilahan Dalam Persidangan

Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan, yang akan menjadi sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Keputusan ini sifatnya final, sehingga berlaku bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju, hadir atau tidak hadir dalam persidangan. Peristilahan dalam persidangan Pending, yaitu menghentikan sidang sejenak dikarenakan terdapat kendala tekhnis atau prinsip. Skorsing, yaitu menghentikan sidang sejenak untuk melakukan lobying, dikarenakan sulitnya mencapai kesepakatan antarpeserta sidang yang berseteru. Lobying, yaitu proses diskusi antarpeserta sidang di luar pengaturan pimpinan sidang. Pencerahan, yaitu upaya peserta sidang untuk meluruskan kesalahpahaman yang...

Continue reading

Apa Saja Janji Pengacara

Semua profesi mempunyai sumpah dan janji yang harus dipertanggung jawabkan, apabila melangkar maka akan dikenai sanksi. Begitupun sama dengan seorang pengacara mempunya janji pengacara sebelum menjalankan profesi pengacara. Apa saja janji pengacara? yuk mari kita bahas Janji Pengacara/Advokat yang Dilakukan Sebelum menjalankan Profesinya Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji : 1. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; 3. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum...

Continue reading

Apa Fungsi Seorang Pengacara

Profesi sebagai pengacara adalah profesi yang sangat diidam-idamkan untuk semua orang terutama bagi seorang yang mempunyai keinginan untuk menegakkan kebenaran. Selain sebagai penegak kebenaran, apakah fungsi seorang pengacara yang lainnya? mari kita bahas dalam artikel kita kali ini. Berikut adalah tugas dan fungsi seorang pengacara yang tidak dapat terpisahkan. Fungsi Seorang Pengacara dalam Persidangan Fungsi seorang pengacara adalah sebagai berikut: Pengawal konstitusi dan hak asasi manusia Pejuang hak-hak asasi manusia dalam hukum Indonesia Melaksanakan kode etik pengacara Adapun kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang pengacara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengacara, yaitu: Bertanggung jawab Soal kewajiban yang harus dilakukan seorang pengacara. Menjaga...

Continue reading

Apa Itu Peraturan Pusat Dan Peraturan Daerah

Peraturan pusat adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia secara keseluruhan. UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya merupakan atau termasuk peraturan pusat. Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan persetujuan bersama Kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . Contoh peraturan Pusat adalah sebagai berikut: Peraturan Wajib Belajar Salah satu peraturan pusat adalah yang termuat dalam UU no.20 Tahun 2003 yang mewajibkan setiap warga negara dengan usia tujuh tahun sampai dengan lima belas...

Continue reading

Budaya Hukum Antara Kesadaran dan Kepatuhan

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi prilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama. Namun kalau dilihat secara materiil, sungguh sulit membangun budaya hukum di negeri ini. Sesungguhnya...

Continue reading

Dasar Hukum Kasus Bullying

Saat ini banyak sekali kasus bullying yang terjadi. Bullying sendiri merupakan tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Biasanya bullying ini dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan terhadap siswa/siswi yang lebih lemah dan bertujuan menyakiti. Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, bullying adalah tindak pidana. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).[3] Dasar hukumnya kegiatan bullying adalah : Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya...

Continue reading

Status Perjanjian Dalam Keadaan Tidak Seimbang

Pada dasarnya perjanjian pasti dikatakan sah apabila kedua pihak telah sepakat dan menandatanganinya. Namun, jika ada unsur paksaan maka kesepakatan dalam perjanjian tersebut akan dinyatakan batal atau tidak sah. Paksaan tersebut terjadi bila ditemukan adanya tindakan yang menimbulkan ketakutan pada salah satu pihak. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan. (Pasal 1324 KUHPerdata)[2] Bahwa asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian harus betul-betul memperhatikan kedudukan para pihak yang membuat perjanjian berada dalam keadaan yang seimbang, sehingga kedua belah pihak dapat bebas menyatakan kehendaknya. Bahwa hakim berwenang menilai apakah perjanjian itu dibuat oleh para pihak dalam keadaan seimbang...

Continue reading