a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Legal Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "Legal"

Atribut Persidangan

Seberapa sering anda berurusan langsung dengan pengadilan? Mungkin bagi yang sering sudah tidak asing lagi dengan atribut atau pelengkapan apa saja yang ada dalam persidangan. Namun, ingatkah anda apabila diminta menyebutkan sebanyak-banyaknya perangkat yang lazimnya terdapat pada setiap ruang persidangan? Sambil coba mengingat-ingat benda apa sajakah itu, berikut atribut persidangan :    Palu Benda inilah yang sangat identik dengan pengadilan. Lazimnya, orang-orang sebatas mengetahui bahwa palu digunakan oleh ketua majelis hakim sesaat setelah membacakan vonis hukuman terhadap terdakwa atau putusan pada kasus selain pidana. Tapi, tahukah apa arti ketika hakim mengetuk palu satu kali atau lebih dari satu kali? Secara umum, jumlah ketukan hakim...

Continue reading

Tentang Gugatan Balik / Rekonvensi

Rekonvensi (gugatan balik) diatur dalan Pasal 132 a dan 132b HIR yang disisipkan dalam HIR melalui Stb. No. 300 Tahun 1927, dua pasal tersebut mengambil alih Pasal 244-247 BRv. Rekonvensi juga diatur dalam Pasal 157-158 RBg. Rekonvensi (reconventie, reconvention) dalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat berhubung Penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi bila secara kebetulan Penggugat juga pernah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Tujuan rekonvensi adalah untuk menetralisirkan atau mengimbangi gugatan Penggugat. Pengaturan rekonvensi ( gugat balik, gugat balas ) dari pihak tergugat dalam pasal : pasal 157 RBg/Pasal 132 a HIR : Tergugat dapat mengajukan gugat balas...

Continue reading

Alat Bukti Dalam Perkara

Menurut hukum acara HIR/RBg, yang menyebutkan bahwa hakim terikat dengan alat-alat bukti yang syah. Artinya dalam mengambil keputusan, senantiasa terikat dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 164 HIR/Pasal 248 RBg, yang menyebutkan ada 5 alat bukti dalam perkara perdata: Alat bukti tertulis (surat-surat) Alat bukti saksi Alat bukti persangkaan Alat bukti pengakuan Alat bukti sumpah Disamping ke 5 alat bukti itu, dalam hukum acara perdata dikenal alat bukti saksi ahli dan pemeriksaan setempat : Alat bukti tulisan (pasal 165-167 HIR) Bukti tulisan ini ialah merupakan alat bukti yang pertama dalam perkara perdata, karena dalam hubungan keperdataan orang sering/sengaja menyediakan bukti yang...

Continue reading

Hak Retensi dan Hak Substitusi dalam Kuasa

Didalam menjalankan kuasanya, seorang Kuasa dapat mengalihkan kuasanya untuk sementara waktu kepada orang lain yang ditunjuknya, apabila Kuasa tersebut sedang berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya. Hak ini disebut juga dengan Hak Substitusi atau hak untuk mengalihkan kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdata. Seorang Penerima Kuasa atau Kuasa diperbolehkan untuk menerima upah atas jasa yang telah diberikannya, yaitu karena telah melakukan pengurusan terhadap kepentingan Pemberi Kuasa. Apabila upah tersebut tidak atau belum dibayar, maka si Penerima Kuasa tersebut berhak untuk menahan segala dokumen maupun barang-barang kepunyaan Pemberi Kuasa, hingga kepadanya dilakukan pembayaran atas jasanya. Hak ini dinamakan Hak...

Continue reading

Batasan Kuasa Khusus

Seseorang yang telah menerima kuasa (Penerima Kuasa atau sering disebut juga Kuasa), tidaklah dapat bertindak sesuka hatinya. Hukum telah membatasi kewenangan dari seorang Kuasa, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar seorang Kuasa tidak sampai merugikan kepentingan hukum si Pemberi Kuasa. Namun apabila sampai terjadi hal yang demikian, maka Pemberi Kuasa dapat mengingkari perbuatan seorang Kuasa yang bertindak melebihi kewenangannya sebagaimana dicantumkan dalam surat kuasa. Sehingga dengan demikian, Kuasa tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat dan kerugian yang ditimbulkannya. Pasal 1797 KUHPerdata: “Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan...

Continue reading

Siapa Saja Yang Berhak Melapor Ke Kantor Polisi?

Terkait siapa yang berhak melapor atau mengadu ke polisi dapat dilihat dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui...

Continue reading

Peranan Surat Kuasa Khusus Dalam Persidangan

Secara umum, Surat Kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata“), mulai dari Pasal 1792 s/d Pasal 1819. Pengertian atau definisi dari Surat Kuasa terdapat dalam Pasal 1792 dan Pasal 1793 KUHPerdata. Pasal 1792 KUHPerdata: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” Pasal 1793 KUHPerdata: “Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.” Pengertian Kuasa Khusus Mengenai pengertian atau definisi dari Kuasa...

Continue reading

Aksi Klitih Masih Terus Meresahkan Warga di Yogyakarta

YOGYA - Masih maraknya aksi klitih di wilayah Yogyakarta, membuat sebagian masyarakat merasa was-was saat hendak pulang malam. Mereka pun berharap, aparat kepolisian bisa membersihkan kota pelajar dari tindak kriminal semacam itu. Seorang warga yang merasakan ketidaknyamanan itu adalah I Ketut Mustika (25). Pegawai swasta asal Bali tersebut, memang seringkali diharuskan pulang malam, karena tuntutan pekerjaan. Namun, sejak aksi klitih kembali marak, ia mengaku khawatir. "Ya, ada kekhawatiran. Pelaku klitih itu kan kadang asal pilih korbannya. Tidak pandang bulu. Itu yang saya khawatirkan. Tapi, mau bagaimana lagi, saya hampir setiap hari harus pulang malam," katanya, Jumat (2/2/2018). Ketut pun berharap, pihak kepolisian bisa mengantisipasi agar kejadian klitih itu tak...

Continue reading

RSUP Dr Sardjito Mengajak Masyarakat Hidup Sehat Melalui Fun Run

Dalam rangka memperingati HUT ke-36, RSUP Dr Sardjito menyelenggarakan berbagai rangkaian acara, satu diantaranya yaitu 1st Sardjito 5K Fun Run 2018, Minggu (4/2/2018). Direktur Utama RSUP Dr Sardjito Dr dr Darwito SH Sp B(K)Onk menuturkan, RSUP Dr Sardjito pada prinsipnya merupakan rumah sakit masyarakat dan pemerintah, sehingga program-programnya yang menyentuh masyarakat. "Salah satunya kita menyelenggarakan FUN RUN, itu adalah gerakan masyarakat sehat. Intinya masyarakat untuk mencegah penyakit," tuturnya ketika menggelar pres release di Ruang Bulat RSUP Dr Sardjito, Kamis (31/1/2018) Kegiatan FUN RUN ini akan berlangsung besok Minggu dan diikuti oleh sebanyak 1250 peserta. "Kenapa nggak sepeda? Kalau sepeda yang ikut hanya yang punya sepeda saja. Jadi...

Continue reading

Anggota DPD RI Muhammad Afnan Hadikusumo Tegaskan Menolak LGBT

TRIBUNJOGJA, YOGYA - Muhammad Afnan Hadikusumo, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengatakan lembaganya tegas menolak Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Menurutnya, persoalan polemik LGBT harus dikembalikan dengan aturan agama. "Kalau aturan agama bertentangan, saya kira harus ditentang," kata Muhammad Afnan saat di pengajian akbar SD Muhammadiyah 1 Ngaglik Sleman, Minggu (28/1/2018). Menurutnya, yang perlu diperangi adalah perilakunya, sedangkan untuk orangnya harus tetap dihormati. "Kalau soal orangnya kita hormati, tetapi perilakunya yang kita perangi. Hal ini seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW," kata Afnan. Kemudian, ditambahkannya, DPD RI saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) tentang kekerasan seksual. "Kita sedang menyusun RUU tentang Kekerasan Seksual, salah satu pasalnya yaitu berkaitan tentang perilaku LGBT," terangnya. Menurutnya,...

Continue reading