a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Legal Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "Legal" (Page 2)

5 Kunci Menjadi Pengacara Handal dari Andan Buyung

5 Kunci Menjadi Pengacara Handal dari Andan Buyung

Siapa sih yang tidak kenal dengan sosok Adnan Buyung? Bagi Anda yang tertarik dengan dunia hukum pasti mengidolakan sosok beliau. Beliau adalah seorang pengacara handal dan juga pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta. Pria kelahiran Jakarta, 20 Juli 1934 ini ternyata enggak meraih kesuksesannya dengan mudah. Banyak rintangan yang dia lalui selama hidupnya. Sejak kecil, Adnan hidup tanpa bermalas-malasan. Pada usia 12 tahun, bersama adiknya Samsi Nasution sudah harus mencari uang jajan sendiri dengan berjualan barang loakan di kaki lima, di Pasar Kranggan, Yogyakarta. Anak dari Rahmat Nasution, salah satu pendiri kantor Berita Antara, ini memiliki semangat juang yang diturunkan dari...

Continue reading

Penyebab Korupsi

Menurut Ermansjah Djaja dalam buku Memberantas korupsi Bersama KPK menyebutkan terdapat berbagai faktor seseorang melakukan korupsi. Berikut adalah beberapa penyebab korupsi dan cara mengatasinya : Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru – Sebagai negara yang berkembang seharusnya pemerintah memperioritaskan pembangunan di bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun mulai dari Orde Lama,Orde Baru sampai dengan era Reformasi, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal setiap negara berkembang memiliki keterbatasan jumlah SDM, uang, manajemen dan tekhnologi. konsekuensinya, semua diimpor dari luar negeri. Kompensasi PNS yang Rendah – Karena gaji yang rendah, banyak anggota PNS yang melakukan tindakan korupsi. Rendahnya gaji tindak diimbangi dengan pola hidup yang...

Continue reading

Pidana Khusus

Apa yang kamu ketahui tentang tindak pidana ekonomi ?  UU Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi? Mungkin bagi kalian orang awam tidak paham dengan istilah ini. Agar menmabah wawasan kita, mari kita bahas bersama :) Tindak Pidana Khusus merupakan tindak pidana yang pengaturannya berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan telah diatur secara khusus pada Undang-Undang Khusus. Dalam disertasinya,  H.J.A Nolte (Het Straftrecgt ub de Afzonder lijke Wetten)  yang diterjemahkan menjadi hukum pidana di Dalam Undang-Undang tersendiri W.P.J. Pompe dalam kata pengantar pada disertasi nolte tersebut menuliskan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dan dasar...

Continue reading

Undang – Undang Perlindungan Anak

Di artikel sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian hak perlindungan anak. Nah, sudah mengerti bukan tentang hak perlindungan anak bukan? Selanjutnya, bagaimana undang - undang perlindungan anak? Berikut simak ulasan kami. Undang Undang Perlindungan Anak Terdapat sangat banyak definisi yang menjabarkan atau memberikan batasan tentang siapakah yang dinamakan dengan ”anak” ini. Masing-masing definisi ini memberikan batasan yang tidak serupa disesuaikan bersama sisi pandangnya masing-masing. Pasal 1 dalam Children Rights Convention (CRC) dikenal juga dengan Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia terhadap thn 1990, mendefinisikan bahwa anak yaitu : “………..Tiap-tiap manusia yang berumur di bawah 18 th kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak...

Continue reading

Pengertian Hak Perlindungan Anak

Setiap pernikahan, pasti akan dikaruniai seorang anak. Akan tetapi tidak semua anak mendapatkan hak-haknya. Diluar sana masih banyak anak yang terlantar dan tidak mendapatkan hak semestinya. Sebelum membahas terlalu jauh, sebenarnya apa itu perlindungan anak? Berikut adalah pengertiannya. Pengertian Hak Perlindungan Anak Makin mutahir sebuah negeri, mestinya makin gede perhatiannya dalam membuat keadaan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka Hak Perlindungan Anak Beserta Pasalnya. Perlindungan yang diberikan negeri kepada anak – anak meliputi beraneka hal kehidupan, adalah perihal ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam ataupun hal hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak bakal diartikan yang merupakan upaya perlindungan hukum kepada...

Continue reading

Atribut Persidangan

Seberapa sering anda berurusan langsung dengan pengadilan? Mungkin bagi yang sering sudah tidak asing lagi dengan atribut atau pelengkapan apa saja yang ada dalam persidangan. Namun, ingatkah anda apabila diminta menyebutkan sebanyak-banyaknya perangkat yang lazimnya terdapat pada setiap ruang persidangan? Sambil coba mengingat-ingat benda apa sajakah itu, berikut atribut persidangan :    Palu Benda inilah yang sangat identik dengan pengadilan. Lazimnya, orang-orang sebatas mengetahui bahwa palu digunakan oleh ketua majelis hakim sesaat setelah membacakan vonis hukuman terhadap terdakwa atau putusan pada kasus selain pidana. Tapi, tahukah apa arti ketika hakim mengetuk palu satu kali atau lebih dari satu kali? Secara umum, jumlah ketukan hakim...

Continue reading

Tentang Gugatan Balik / Rekonvensi

Rekonvensi (gugatan balik) diatur dalan Pasal 132 a dan 132b HIR yang disisipkan dalam HIR melalui Stb. No. 300 Tahun 1927, dua pasal tersebut mengambil alih Pasal 244-247 BRv. Rekonvensi juga diatur dalam Pasal 157-158 RBg. Rekonvensi (reconventie, reconvention) dalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat berhubung Penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi bila secara kebetulan Penggugat juga pernah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Tujuan rekonvensi adalah untuk menetralisirkan atau mengimbangi gugatan Penggugat. Pengaturan rekonvensi ( gugat balik, gugat balas ) dari pihak tergugat dalam pasal : pasal 157 RBg/Pasal 132 a HIR : Tergugat dapat mengajukan gugat balas...

Continue reading

Alat Bukti Dalam Perkara

Menurut hukum acara HIR/RBg, yang menyebutkan bahwa hakim terikat dengan alat-alat bukti yang syah. Artinya dalam mengambil keputusan, senantiasa terikat dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 164 HIR/Pasal 248 RBg, yang menyebutkan ada 5 alat bukti dalam perkara perdata: Alat bukti tertulis (surat-surat) Alat bukti saksi Alat bukti persangkaan Alat bukti pengakuan Alat bukti sumpah Disamping ke 5 alat bukti itu, dalam hukum acara perdata dikenal alat bukti saksi ahli dan pemeriksaan setempat : Alat bukti tulisan (pasal 165-167 HIR) Bukti tulisan ini ialah merupakan alat bukti yang pertama dalam perkara perdata, karena dalam hubungan keperdataan orang sering/sengaja menyediakan bukti yang...

Continue reading

Hak Retensi dan Hak Substitusi dalam Kuasa

Didalam menjalankan kuasanya, seorang Kuasa dapat mengalihkan kuasanya untuk sementara waktu kepada orang lain yang ditunjuknya, apabila Kuasa tersebut sedang berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya. Hak ini disebut juga dengan Hak Substitusi atau hak untuk mengalihkan kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdata. Seorang Penerima Kuasa atau Kuasa diperbolehkan untuk menerima upah atas jasa yang telah diberikannya, yaitu karena telah melakukan pengurusan terhadap kepentingan Pemberi Kuasa. Apabila upah tersebut tidak atau belum dibayar, maka si Penerima Kuasa tersebut berhak untuk menahan segala dokumen maupun barang-barang kepunyaan Pemberi Kuasa, hingga kepadanya dilakukan pembayaran atas jasanya. Hak ini dinamakan Hak...

Continue reading

Batasan Kuasa Khusus

Seseorang yang telah menerima kuasa (Penerima Kuasa atau sering disebut juga Kuasa), tidaklah dapat bertindak sesuka hatinya. Hukum telah membatasi kewenangan dari seorang Kuasa, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar seorang Kuasa tidak sampai merugikan kepentingan hukum si Pemberi Kuasa. Namun apabila sampai terjadi hal yang demikian, maka Pemberi Kuasa dapat mengingkari perbuatan seorang Kuasa yang bertindak melebihi kewenangannya sebagaimana dicantumkan dalam surat kuasa. Sehingga dengan demikian, Kuasa tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat dan kerugian yang ditimbulkannya. Pasal 1797 KUHPerdata: “Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan...

Continue reading