a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

memilih pengacara Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "memilih pengacara" (Page 5)

Penjelasan Sengketa Tata Usaha Negara – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang disebut dengan gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (“TUN”) adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang...

Continue reading

Apa Itu Perundingan Bipartit? – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Perundingan Bipartit merupakan mandatory rules, yang wajib ditempuh oleh para pihak yang berselisih (dalam hal ini pengusaha dan pekerjanya), sebelum melangkah ke proses penyelesaian selanjutnya. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”), sebagai berikut: “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat” Namun sayangnya, praktik yang sering terjadi, kewajiban tersebut oleh para pihak yang berselisih (Pengusaha dan Pekerja) terkadang hanya dijadikan sebagai syarat formalitas semata. Artinya, para pihak sedari awal sudah tidak ada kemauan untuk menyelesaikan perselisihannya melalui forum...

Continue reading

Penyebab Surat Dakwaan Batal – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Surat dakwaan adalah tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Pada surat dakwaan, Penuntut Umum menjerat si Terdakwa, bisa dengan pasal tunggal atau dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana satu pasal saja. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut “acte van verwizing”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau,...

Continue reading

Apa Itu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum? – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan PMH), yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pasal 1365 KUHPerdata telah mengakomodasi ketentuan tersebut: bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikannya. Selengkapnya bunyi pasal tersebut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian.” Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan PMH, maka syarat yang perlu dipenuhi adalah: Adanya Perbuatan Perbuatan itu dapat bersifat aktif maupun pasif. Aktif berarti seseorang secara aktif berbuat sesuatu, sedangkan pasif dapat diartikan...

Continue reading

Ini Cara Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Advokat – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1), yang mengatakan bahwa pengaduan terhadap pelanggaran kode etik ini dilakukan secara tertulis yang disertai dengan alasan-alasannya. Selanjutnya pengajuan dilakukan di Cabang kepada Dewan Kehormatan Cabang dari organisasi profesi bersangkutan dan di Pusat kepada Dewan Kehormatan Pusat dari organisasi profesi bersangkutan. Namun, jika di suatu daerah tidak ditemukan Dewan Kehormatan Cabang maka pengaduan dilakukan secara langsung ke Dewan Kehormatan Pusat. Untuk pengaduan yang dilakukan sendiri, Dewan Kehormatan Advokat hanya menerima pengaduan mengenai pelanggaran kode etik profesi Advokat/Penasehat Hukum. Pengaduan ini dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan, seperti : Klien Teman sejawat Pengusaha/pejabat Anggota masyarakat Dewan pimpinan...

Continue reading

Apakah Boleh Memiliki Objek Yang Menjadi Jaminan? – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Hak Tanggungan adalah salah satu bentuk jaminan kebendaan disamping gadai, fidusia, dan hipotek. Perlu diingat, prinsip ataupun tujuan dalam hukum jaminan bukan untuk memindahkan hak miliki atas suatu barang melainkan untuk menjamin pelunasan utang. Prinsip hukum jaminan di atas, sama dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 12 UUHT yaitu Hak Tanggungan berisi hak untuk melunasi utang dari hasil penjualan benda jaminan dan bukan memberikan hak bagi kreditur untuk memiliki benda jaminan. Dengan kata lain, tujuan dari hak tanggunan ini untuk menjamin pelunasan utang jika debitur cidera janji dengan mengambil uang hasil penjualan objek jaminan itu. Selangkapnya Pasal 12 UUHT berbunyi: “Janji yang memberikan...

Continue reading

Hak Retensi dan Hak Substitusi dalam Kuasa

Didalam menjalankan kuasanya, seorang Kuasa dapat mengalihkan kuasanya untuk sementara waktu kepada orang lain yang ditunjuknya, apabila Kuasa tersebut sedang berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya. Hak ini disebut juga dengan Hak Substitusi atau hak untuk mengalihkan kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdata. Seorang Penerima Kuasa atau Kuasa diperbolehkan untuk menerima upah atas jasa yang telah diberikannya, yaitu karena telah melakukan pengurusan terhadap kepentingan Pemberi Kuasa. Apabila upah tersebut tidak atau belum dibayar, maka si Penerima Kuasa tersebut berhak untuk menahan segala dokumen maupun barang-barang kepunyaan Pemberi Kuasa, hingga kepadanya dilakukan pembayaran atas jasanya. Hak ini dinamakan Hak...

Continue reading

Trik Memilih Pengacara Agar Tidak Salah

Ketika mencari seorang advokat untuk menyelesaikan suatu perkara yang kita hadapi terkadang tidak mudah dan memerlukan proses yang rumit. Kita sering mendengar bahwa ada klien-klien yang mengeluh (complain) mengenai advokat yang menangani perkara mereka. Hal tersebut terjadi tidak sepenuhnya menjadi kesalahan advokat, karena nyatanya kebanyakan dari keluhan klien disebabkan oleh klien-klien itu sendiri yang kurang cermat saat memilih advokat. Menurut situs Allbusiness.com, beberapa kesalahan yang umumnya dilakukan klien dalam memilih advokat antara lain : Tidak menelusuri bidang kekhususan/keahlian advokat Beberapa advokat memang ada yang dapat bekerja dengan baik di luar dari keahlian mereka, namun tidak sedikit juga advokat yang tidak mengetahui dengan baik...

Continue reading

Siapa Saja Yang Berhak Melapor Ke Kantor Polisi?

Terkait siapa yang berhak melapor atau mengadu ke polisi dapat dilihat dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui...

Continue reading

Menjadi Pengacara Hebat dan Sukses

Tingginya minat para sarjana hukum (SH) untuk jadi Advokat (Pengacara) dan juga menjadi Konsultan Hukum, mengakibatkan usaha untuk menjadi seorang praktisi hukum yang tangguh, hebat, sukses, jawara, top, tersohor, kondang, terkaya, terpopuler, ternama atau sebutan lainnya adalah skala prioritas yang mewarnai kriprah di dunia layanan jasa pemberian bantuan hukum ini. Pada prinsipnya, profesi Advokat (Pengacara) atau Konsultan Hukum adalah merupakan salah satu unsur dalam strata kehidupan masyarakat modern, tidak beda dengan profesi di bidang layanan jasa lainnya, misalnya guru, dokter, atau pebisnis. Tapi sebenarnya, kehebatan profesi Advokat (Pengacara) atau Konsultan Hukum hanya dimiliki oleh kalangan (kantor hukum/law firm) tertentu saja,...

Continue reading