a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Performance Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "Performance" (Page 2)

Penjelasan Sengketa Tata Usaha Negara – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang disebut dengan gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (“TUN”) adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang...

Continue reading

Tips Menghadapi Perundingan Bipartit – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Agar tidak berlarut-larut mencari penyelesaian, berikut ini adalah beberapa tips menghadapi perundingan bipartit: Persiapkan Dahulu Dokumen yang Diperlukan dan Sarana Perundingan Sebelum Perundingan Bipartit dilaksanakan, ada baiknya mempersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang akan dipergunakan untuk keperluan Perundingan Bipartit tersebut. Dokumen tersebut antara lain: Undangan Bipartit, Daftar Hadir dan yang terpenting adalah Risalah Bipartit. Kebiasaan yang lazim terjadi, insiatif untuk memulai Perundingan Bipartit biasanya datang dari pihak pengusaha, sehingga Undangan Bipartit akan dikirimkan kepada pekerja. Akan tetapi bisa juga terjadi sebaliknya. Meskipun demikian mempersiapkan dokumen yang diperlukan terlebih dahulu, tentu akan mempermudah jalannya pelaksanaan Perundingan Bipartit. Buatlah Kronologis Fakta dan Kejadian Menyusun fakta dan kejadian...

Continue reading

Mau Perpanjang SIM? Hari Ini Bus SIM Keliling Beroperasi di Mapolsek Pundong

JOGJA- Bagi warga  Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul yang akan mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi( SIM), hari ini, Jumat(9/3/2018) Ditlantas Polda DIY dan Polresta Yogyakarta akan melayani di tiga lokasi berbeda. Untuk warga Kota Yogyakarta, Bus SIM Keliling akan melayani warga di LPP Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Layanan di lokasi tersebut dibuka pada pukul 09.00 sampai 11.00 WIB. Sementara untuk wilayah Bantul, Layanan Bus SIM Keliling juga dapat anda temukan di Mako Polsek Pundong yang dibuka pada pukul 09.00 sampai 12.00. Sedangkan di wilayah Sleman, Bus SIM keliling juga akan berada di Studio Radio Rakosa pada pukul 09.00 hingga 12.00. Selain Bus SIM keliling, perpanjangan juga dapat dilakukan...

Continue reading

Penyebab Surat Dakwaan Batal – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Surat dakwaan adalah tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Pada surat dakwaan, Penuntut Umum menjerat si Terdakwa, bisa dengan pasal tunggal atau dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana satu pasal saja. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut “acte van verwizing”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau,...

Continue reading

Pemda DIY Nilai Pembatasan Hak Kepemilikan Tanah Masih Perlu Diterapkan

YOGYAKARTA- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menilai Instruksi Wakil Gubernur DIY No.K.898/I/A/-/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian hak Atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi, dirasa masih perlu diterapkan. Diketahui bersama, gugatan yang dilayangkan Handoko (35) terhadap Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY, terkait polemik kepemilikan tanah di DIY itu, digugurkan oleh majelis hakim, Selasa (20/2/2018). Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi, mengatakan, instruksi tersebut, masih perlu diterapkan di era sekarang, untuk melindungi kepentingan rakyat kecil. Menurutnya, instruksi itu, mampu mengendalikan arus investasi dari para pemilik modal besar. "DIY kan kecil, tapi potensial untuk investasi. Investasi seperti...

Continue reading

Tentang Gugatan Balik / Rekonvensi

Rekonvensi (gugatan balik) diatur dalan Pasal 132 a dan 132b HIR yang disisipkan dalam HIR melalui Stb. No. 300 Tahun 1927, dua pasal tersebut mengambil alih Pasal 244-247 BRv. Rekonvensi juga diatur dalam Pasal 157-158 RBg. Rekonvensi (reconventie, reconvention) dalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat berhubung Penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi bila secara kebetulan Penggugat juga pernah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Tujuan rekonvensi adalah untuk menetralisirkan atau mengimbangi gugatan Penggugat. Pengaturan rekonvensi ( gugat balik, gugat balas ) dari pihak tergugat dalam pasal : pasal 157 RBg/Pasal 132 a HIR : Tergugat dapat mengajukan gugat balas...

Continue reading

Alat Bukti Dalam Perkara

Menurut hukum acara HIR/RBg, yang menyebutkan bahwa hakim terikat dengan alat-alat bukti yang syah. Artinya dalam mengambil keputusan, senantiasa terikat dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 164 HIR/Pasal 248 RBg, yang menyebutkan ada 5 alat bukti dalam perkara perdata: Alat bukti tertulis (surat-surat) Alat bukti saksi Alat bukti persangkaan Alat bukti pengakuan Alat bukti sumpah Disamping ke 5 alat bukti itu, dalam hukum acara perdata dikenal alat bukti saksi ahli dan pemeriksaan setempat : Alat bukti tulisan (pasal 165-167 HIR) Bukti tulisan ini ialah merupakan alat bukti yang pertama dalam perkara perdata, karena dalam hubungan keperdataan orang sering/sengaja menyediakan bukti yang...

Continue reading

Pembuktian Dalam Sebuah Persidangan

Pembuktian diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugatkan, atau untuk membenarkan suatu hak. Pada umumnya, yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jadi, yang perlu dibuktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan hukum, bukanmegenai hukumnya. Kebenaran peristiwa atau hubungan hukum itulah yang wajib dibuktikan. Jika pihak lawan (Tergugat) sudah mengakui atau mengiayakan apa yang digugatkan oleh Penggugat, maka pembuktian tidak diperlukan lagi. Ketentuan-ketentuan tentang pembuktian diatur dalam Pasal 162-177 HIR, Pasal 282-314 RBg, dan Stb. No. 29 Tahun 1867 tentang kekuatan surat pembuktian surat dibawah tangan. Menurut ketentuan Pasal...

Continue reading

Batasan Kuasa Khusus

Seseorang yang telah menerima kuasa (Penerima Kuasa atau sering disebut juga Kuasa), tidaklah dapat bertindak sesuka hatinya. Hukum telah membatasi kewenangan dari seorang Kuasa, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar seorang Kuasa tidak sampai merugikan kepentingan hukum si Pemberi Kuasa. Namun apabila sampai terjadi hal yang demikian, maka Pemberi Kuasa dapat mengingkari perbuatan seorang Kuasa yang bertindak melebihi kewenangannya sebagaimana dicantumkan dalam surat kuasa. Sehingga dengan demikian, Kuasa tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat dan kerugian yang ditimbulkannya. Pasal 1797 KUHPerdata: “Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan...

Continue reading

Intip Cara Wali Kota Semarang Berantas Pungli

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sudah mendeklarasikan perang terhadap perilaku korupsi. Namun, ia mengaku masih menemukan pungutan liar (pungli) yang dilakukan para birokrat. Setidaknya ada 34 kasus yang dilaporkan. Semua kasus itu diserahkan dan ditangani Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Semarang. Dari 34 kasus itu, separuhnya sudah ditindaklanjuti, sedangkan separuh lainnya masih dalam proses. "Ada 17 yang masih proses, 17 lainnya sudah selesai," kata Hendi dalam Rakor Tim Saber Pungli di Balai Kota Semarang, Senin, 12 Februari 2018. Meski banyak laporan masuk, sejauh ini ada 10 yang tidak terbukti. Tujuh lainnya sudah terbukti dan diselesaikan melalui pengadilan. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi...

Continue reading