a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Performance Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "Performance" (Page 3)

Syarat Penahanan Berdasarkan KUHAP

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan. Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: tindak pidana itu diancam dengan...

Continue reading

Syarat Membuat SKCK

Saya ingin bertanya, apakah orang luar DIY bisa buat SKCK di DIY? Mohon kejelasannya +6281239615xxx Terimakasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, saat ini pelayanan SKCK belum bisa melayani warga dari luar DIY. Sementara bagi warga Jogja yang ingin membuat SKCK, maka yang harus dilakukan adalah : Pertama, silakan mencari surat rekomendasi dari Polsek setempat terkait proses perpanjangan SKCK. Selanjutnya rekomendasi tersebut dibawa ke Mapolres/ta untuk kemudian dibuatkan surat yang baru. Adapun, persyaratan pembuatan SKCK adalah, fotokopi KTP (1 lembar), fotokopi C1 atau KK (1 lembar), fotokopi akte lahir (1 lembar), pas foto ukuran 4x6, dengan background merah sebanyak empat lembar. Selain itu rekomendasi dari Polsek setempat juga diperlukan. Bagi mereka yang belum pernah membuat SKCK sebelumnya, maka diperlukan proses...

Continue reading

Hal Yang Harus Diperhatikan Ketika Notaris Dipanggil Sebagai Saksi

Notaris sering kali ikut dipanggil sebagai saksi ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Bahkan tidak jarang notaris juga berkedudukan sebagai pihak terlapor dalam suatu laporan polisi. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki keistimewaan atau privileged dalam proses pemeriksaan perkara pidana untuk melindungi kedudukannya. Oleh karenanya, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penegak hukum, sebelum melakukan pemanggilan terhadap notaris . Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 jo Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu: Jika diperlukan penegak hukum dalam proses peradilan yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim dapat mengajukan...

Continue reading

Sleman DPRD Sleman Dukung Perbaikan Bangunan Cagar Budaya

SLEMAN - Menanggapi rencana Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Sleman untuk memperbaiki dua bangunan cagar budaya di tahun 2018 didukung oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, Arif Priyo Susanto. Anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra tersebut menjelaskan hal tersebut tepat dan penting dilakukan. Terlebih bangunan tesebut memiliki nilai sejarah yang harus senantiasa dilestarikan. "Jangan sampai nilai sejahnya hilang. Karena kalau tidak diperbaiki, lalu bangunannya rusak akibat kondisi alam nanti malah akan hilang dengan sendirinya," terangnya kepada wartawan, Minggu (4/2/2018). Selain itu, diharapkan pula dengan perbaikan tersebut dapat menarik sektor pariwisata. "Kalau diperbaiki dan syukur-syukur itu jadinya lebih bagus. Nanti juga bisa untuk kawasan wisata...

Continue reading

Menjadi Pengacara Hebat dan Sukses

Tingginya minat para sarjana hukum (SH) untuk jadi Advokat (Pengacara) dan juga menjadi Konsultan Hukum, mengakibatkan usaha untuk menjadi seorang praktisi hukum yang tangguh, hebat, sukses, jawara, top, tersohor, kondang, terkaya, terpopuler, ternama atau sebutan lainnya adalah skala prioritas yang mewarnai kriprah di dunia layanan jasa pemberian bantuan hukum ini. Pada prinsipnya, profesi Advokat (Pengacara) atau Konsultan Hukum adalah merupakan salah satu unsur dalam strata kehidupan masyarakat modern, tidak beda dengan profesi di bidang layanan jasa lainnya, misalnya guru, dokter, atau pebisnis. Tapi sebenarnya, kehebatan profesi Advokat (Pengacara) atau Konsultan Hukum hanya dimiliki oleh kalangan (kantor hukum/law firm) tertentu saja,...

Continue reading

Mendalami Pengakuan dari Mirwan Amir, KPK Didesak Panggil SBY

Koordinator Tim Pembela Demokrasi (TPDI), Petrus Selestinus menilai pengakuan mantan Politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terkait keterlibatan mantan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam korupsi E-KTP adalah pernyataan yang sangat penting. Terutama dalam membantu KPK mengungkap tuntas siapapun yang diduga terlibat dalam proyek nasional pengadaan e-KTP tersebut. Petrus, beranggapan kesaksian Mirwan Amir itu adalah pernyataan yang diberikan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sebagai Keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah dalam kapasitas dirinya sebagai Saksi untuk terdakwa Setya Novanto. "Sebagai keterangan seorang saksi yang diberikan di bawah sumpah, maka keterangan Saksi Mirwan Amir, mempunyai...

Continue reading

Anggota DPD RI Muhammad Afnan Hadikusumo Tegaskan Menolak LGBT

TRIBUNJOGJA, YOGYA - Muhammad Afnan Hadikusumo, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengatakan lembaganya tegas menolak Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Menurutnya, persoalan polemik LGBT harus dikembalikan dengan aturan agama. "Kalau aturan agama bertentangan, saya kira harus ditentang," kata Muhammad Afnan saat di pengajian akbar SD Muhammadiyah 1 Ngaglik Sleman, Minggu (28/1/2018). Menurutnya, yang perlu diperangi adalah perilakunya, sedangkan untuk orangnya harus tetap dihormati. "Kalau soal orangnya kita hormati, tetapi perilakunya yang kita perangi. Hal ini seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW," kata Afnan. Kemudian, ditambahkannya, DPD RI saat ini sedang menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) tentang kekerasan seksual. "Kita sedang menyusun RUU tentang Kekerasan Seksual, salah satu pasalnya yaitu berkaitan tentang perilaku LGBT," terangnya. Menurutnya,...

Continue reading

Teh Bisa Dimanfaatkan dalam Negosiasi dan Komunikasi menurut Ketua Kapurel Yogya

Menurutnya, teh sudah menjadi minuman tren karena dianggap ringan tidak seperti kopi, sehingga siapapun saja bisa meminum teh. Hal itu juga mendasari Kapurel untuk menjadikan teh sebagai topik diskusi rutin setiap bulannya yang digelar pada hari ini, Jumat (26/1/2018) sore. Acara tersebut bertema 'Dealing Business dengan Teh' dan dilaksanakan di Hotel Satoria Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta. "Kami bekerjasama dengan Perkebunan Teh dan Agrowisata Tambi Wonosobo untuk menjadi narasumber pada agenda kali ini," kata Hairul. Pihak Tambi tersebut diminta untuk berbagi informasi terbaru apa dan bagaimana memanfaatkan teh dalam berkomunikasi. Sebagai seorang PR, bahasa menggunakan teh dan kopi sudah menjadi tren, sehingga seluk-beluk mengenai teh harus dikuasai oleh seorang...

Continue reading

Pria di Tepus Gunungkidul Ini Meminum Obat Batuk dicampur Deterjen karena Hendak Dicerai Sang Istri

Kejadian percobaan bunuh diri ini dilakukan oleh salah seorang warga Padukuhan Wunut, Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Gunungkidul, Rabu (17/1/2018). Endra Arifin, (24), berusaha mengakhiri hidupnya dengan nekat meminum obat batuk sebanyak 60 kemasan kecil dengan dicampur deterjen bubuk pil atorvastatin lantaran depresi setelah hendak digugat cerai oleh sang istri. Kepala Polisi Sektor Tepus, AKP Mustaqim, menuturkan, kejadian tersebut terjadi saat istri Endra, Ani datang bersama keluarganya ke rumah kakek korban. Ani mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan korban. Endra pun kaget mendengar pernyataan istrinya dan mengancam akan bunuh diri. Di hadapan keluarganya dan keluarga istrinya,dirinya meminum puluhan butir pil atorvastatin dan puluhan saset obat batuk. "Korban lalu menyelinap...

Continue reading

Wakil Walikota Yogyakarta Meminta Kepada Para Penjual Mihol untuk Tutup

Masih banyak kafe yang beroperasi di Jalan Parangtritis Prawirotaman menjadi perhatian Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi. Hal tersebut terkait minuman beralkohol (mihol) yang dijual untuk umum dan menyalahi peraturan yang ada di Kota Yogyakarta. "Yang tidak punya TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) kita tindak, yang melanggar TDUP termasuk yang menjual miras kita tindak," tegasnya, Selasa (16/1/2018).   Heroe menyebutkan, bahwa tidak semestinya kafe maupun tempat makan menyediakan mihol. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa mihol hanya boleh dijual di hotel bintang empat atau bintang lima. "Makanya saya mengimbau pada penjual miras agar segera menghentikan aktivitasnya," tegasnya Selain meminta...

Continue reading