a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Professional Tips Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "Professional Tips" (Page 5)

Siapa Saja Yang Berhak Melapor Ke Kantor Polisi?

Terkait siapa yang berhak melapor atau mengadu ke polisi dapat dilihat dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui...

Continue reading

Kasus Raperda Menara Telekomunikasi Berlanjut ke Masalah Regulasi

Kasus dugaan korupsi  raperda menara telekomunikasi  masih bergulir dan tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta, namun dimana sebelumnya ditangani bagian pidana khusus (Pidsus) saat ini dilimpahkan ke bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Yogyakarta. Hal itu dikarenakan setelah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pidsus belum ditemukan adanya tindak korupsi dalam kasus tersebut. Kepala Seksi Pidsus (Kasi Pidsus) Kejari Kota Yogyakarta, Evan Satrya, SH, MH, mengatakan usai dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus raperda mentel pihaknya menemukan adanya kejanggalan mengenai masalah administratif terkait izin pendirian mentel di beberapa titik Kota Yogyakarta. "Awalnya kasusnya kan karena ada indikasi suap, tapi setelah...

Continue reading

Batas Hak Imunitas Advokat Menurut Ahli

Hak imunitas advokat berlaku ketika menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang pengadilan selama dilakukan dengan itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak perlindungan atau imunitas bagi profesi advokat yang sedang menjalankan tugasnya kembali mencuat ke permukaan dan menjadi perdebatan publik. Hal ini tak lain disebabkan setelah mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi dijadikan tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap menghalangi proses penyidikan mantan kliennya itu di kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). Baik pengacaranya maupun Fredrich sendiri menganggap apa yang dilakukan KPK terhadap dirinya sebagai...

Continue reading

Hal Yang Harus Diperhatikan Ketika Notaris Dipanggil Sebagai Saksi

Notaris sering kali ikut dipanggil sebagai saksi ketika terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Bahkan tidak jarang notaris juga berkedudukan sebagai pihak terlapor dalam suatu laporan polisi. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki keistimewaan atau privileged dalam proses pemeriksaan perkara pidana untuk melindungi kedudukannya. Oleh karenanya, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penegak hukum, sebelum melakukan pemanggilan terhadap notaris . Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 jo Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yaitu: Jika diperlukan penegak hukum dalam proses peradilan yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim dapat mengajukan...

Continue reading

Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 1 ayat (1), “Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan.” Melalui definisi tersebut, hubungan industrial dapat dinyatakan sebagai hubungan keseluruhan pihak yang terkait dalam sebuah perusahaan yang harus diciptakan senyaman dan seharmonis mungkin agar dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan masing-masing individu yang terlibat di dalamnya. Jenis-Jenis Kasus Hubungan Industrial Ada empat hal yang termasuk dalam jenis-jenis kasus perselisihan...

Continue reading

Kurangnya Edukasi Pada Masyarakat Bisa Memicu Perpecahan Antar Pemeluk Agama

YOGYA - Perpecahan antar pemeluk agama yang terjadi saat ini bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik. Akan tetapi juga disebabkan oleh kurangnya edukasi terhadap masyarakat mengenai NKRI berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ataupun permasalahan-permasalahan antar agama lainnya. Hal tersebut menjadi benang merah dalam Focus Group Discussion (FGD) "Ancaman Kerukunan Umat Beragama", yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Gedung Kasman Singodimejo UMY, lantai 1, pada Selasa (6/2/2018). FGD ini juga diselenggarakan dalam rangka menyongsong "Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa", yang akan digelar oleh Kantor Utusan Khusus Presiden RI Untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban di Jakarta, pada 8-10 Februari 2018. Dalam FGD tersebut,...

Continue reading

Peranan Surat Kuasa Khusus Dalam Persidangan

Secara umum, Surat Kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata“), mulai dari Pasal 1792 s/d Pasal 1819. Pengertian atau definisi dari Surat Kuasa terdapat dalam Pasal 1792 dan Pasal 1793 KUHPerdata. Pasal 1792 KUHPerdata: “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” Pasal 1793 KUHPerdata: “Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa.” Pengertian Kuasa Khusus Mengenai pengertian atau definisi dari Kuasa...

Continue reading

Menghadapi Proses Perceraian

Banyak alasan perceraian yang diungkapkan oleh masing-masing pihak, entah itu karena alasan adanya kekerasan, salah satu pihak tidak dapat memberikan kebutuhan pasangannya, ataupun salah satu pihak telah melakukan Kekerasan. Kesemua alasan itu seringkali disampaikan di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan perkara perceraian. Namun sayangnya, tidak semua orang mengetahui bagaimana caranya berperkara di pengadilan. Bagi anda yang sedang menghadapi perkara perceraian, informasi berikut ini mungkin berguna bagi anda. PROSES HUKUM Mengajukan Gugatan / Permohonan. Sesuai hukum acara yang berlaku, suatu gugatan atau permohonan cerai harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang wilayah hukumnya melingkupi daerah tempat tinggal pihak yang digugat. Penentuan...

Continue reading

Sleman DPRD Sleman Dukung Perbaikan Bangunan Cagar Budaya

SLEMAN - Menanggapi rencana Dinas Kebudayaan (Disbud) Kabupaten Sleman untuk memperbaiki dua bangunan cagar budaya di tahun 2018 didukung oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman, Arif Priyo Susanto. Anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra tersebut menjelaskan hal tersebut tepat dan penting dilakukan. Terlebih bangunan tesebut memiliki nilai sejarah yang harus senantiasa dilestarikan. "Jangan sampai nilai sejahnya hilang. Karena kalau tidak diperbaiki, lalu bangunannya rusak akibat kondisi alam nanti malah akan hilang dengan sendirinya," terangnya kepada wartawan, Minggu (4/2/2018). Selain itu, diharapkan pula dengan perbaikan tersebut dapat menarik sektor pariwisata. "Kalau diperbaiki dan syukur-syukur itu jadinya lebih bagus. Nanti juga bisa untuk kawasan wisata...

Continue reading

Polda DIY Usut Kasus Klitih di Sleman

YOGYA - Terkait kasus pembacokan seorang pengendara motor di daerah Mlati, Sleman tadi malam, Kamis (1/2/2018), ternyata telah sampai ke Tim Resmob Progo Sakti Polda DIY. Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda DIY, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Hadi Utomo saat dikonfirmasi Tribunjogja.com malam ini, Jumat (2/2/2018) menyatakan telah mengetahui hal tersebut. Menurutnya, pihaknya memang memiliki lingkup wilayah hukum meliputi seluruh DIY. Pihaknya juga pasti akan membantu Polsek dan Polres dalam pengungkapan kejadian di wilayah hukumnya. "Kita menerima laporan mengenai kejadian kemarin, kita pasti backup proses lidiknya. Sementara untuk pelaku juga sedang kita lidik," katanya saat dihubungi malam ini. Ditambahkannya, bahwa mengenai adanya kejahatan jalanan pasti akan direspon oleh...

Continue reading