a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Professional Tips Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "Professional Tips" (Page 7)

Penjelasan Sengketa Tata Usaha Negara – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang disebut dengan gugatan yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (“TUN”) adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang...

Continue reading

Apa Itu Perundingan Bipartit? – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Perundingan Bipartit merupakan mandatory rules, yang wajib ditempuh oleh para pihak yang berselisih (dalam hal ini pengusaha dan pekerjanya), sebelum melangkah ke proses penyelesaian selanjutnya. Kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU No. 2/2004”), sebagai berikut: “Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat” Namun sayangnya, praktik yang sering terjadi, kewajiban tersebut oleh para pihak yang berselisih (Pengusaha dan Pekerja) terkadang hanya dijadikan sebagai syarat formalitas semata. Artinya, para pihak sedari awal sudah tidak ada kemauan untuk menyelesaikan perselisihannya melalui forum...

Continue reading

Mau Perpanjang SIM? Hari Ini Bus SIM Keliling Beroperasi di Mapolsek Pundong

JOGJA- Bagi warga  Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul yang akan mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi( SIM), hari ini, Jumat(9/3/2018) Ditlantas Polda DIY dan Polresta Yogyakarta akan melayani di tiga lokasi berbeda. Untuk warga Kota Yogyakarta, Bus SIM Keliling akan melayani warga di LPP Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Layanan di lokasi tersebut dibuka pada pukul 09.00 sampai 11.00 WIB. Sementara untuk wilayah Bantul, Layanan Bus SIM Keliling juga dapat anda temukan di Mako Polsek Pundong yang dibuka pada pukul 09.00 sampai 12.00. Sedangkan di wilayah Sleman, Bus SIM keliling juga akan berada di Studio Radio Rakosa pada pukul 09.00 hingga 12.00. Selain Bus SIM keliling, perpanjangan juga dapat dilakukan...

Continue reading

Penyebab Surat Dakwaan Batal – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Surat dakwaan adalah tuduhan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa atas perbuatan Terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Pada surat dakwaan, Penuntut Umum menjerat si Terdakwa, bisa dengan pasal tunggal atau dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana satu pasal saja. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa Belanda disebut “acte van verwizing”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau,...

Continue reading

Apa Itu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum? – FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA JOGJA | ADVOKAT JOGJA

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Gugatan PMH), yaitu gugatan ganti rugi karena adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pasal 1365 KUHPerdata telah mengakomodasi ketentuan tersebut: bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi atas suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikannya. Selengkapnya bunyi pasal tersebut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian.” Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan PMH, maka syarat yang perlu dipenuhi adalah: Adanya Perbuatan Perbuatan itu dapat bersifat aktif maupun pasif. Aktif berarti seseorang secara aktif berbuat sesuatu, sedangkan pasif dapat diartikan...

Continue reading

Pemda DIY Jajaki Kerjasama dengan Pemerintah Finlandia

YOGYA - Berbagai kerjasama mulai dijajaki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dengan pemerintah Finlandia. Tidak hanya di bidang pendidikan dan energi, seperti yang ditawarkan Finlandia, namun juga menjamah sektor lain. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Budi Wibowo, mengatakan, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, berharap perjanjian kerjasama juga tercapai di bidang teknologi water treatment, hingga industri menengah ke bawah, seperti Kopi Merapi. Khusus untuk water treatment, bukan tanpa alasan, Finlandia selama ini memang dikenal sebagai negara dengan spesialisasi di bidang tersebut. Ke depannya, salah satu negara Nordik tersebut, akan melakukan penjajakan lebih lanjut terkait hal itu. "Nanti ada penjajakan lebih lanjut oleh pemerintah Finlandia di Gunungkidul,...

Continue reading

DPD RI Desak Retribusi Wisata Tak Diambil Pemkab Gunungkidul dan Dikembalikan ke Masyarakat

GUNUNGKIDUL - Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti terkait retribusi wisata yang ditarik pemerintah daerah, tetapi kurang dapat dinikmati oleh masyarakat. Mereka meminta retribusi dapat dikembalikan dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Menurutnya, retribusi wisata kurang dapat terserap oleh masyarakat. Dana retribusi yang ada diambil oleh pemerintah kabupaten tetapi kerap tidak kembali lagi kepada masyarakat. "Retribusi diambil oleh kabupaten, tetapi tidak kembali kepada desa, untuk pembangunan. Padahal dari sana, retribusi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Ratu Hemas, Rabu (28/2/2018) saat penyerapan aspirasi di Dusun Klayar, Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Gunungkidul. Ratu Hemas...

Continue reading

Ketahui Lebih Tentang Upaya Hukum

Upaya Hukum adalah suatu sarana hukum yang diberikan kepada setiap pencari keadilan (Justitiabelen) yang tidak puas terhadap suatu putusan hakim. Upaya hukum dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Upaya Hukum Biasa meliputi Verzet, Banding, dan Kasasi. Sedangkan Upaya Hukum Luar Biasa adalah Peninjauan Kembali. Penjelasannya dapat dilihat berikut ini. Verzet adalah suatu bentuk perlawanan terhadap suatu Putusan yang dijatuhkan secara Verstek atau tanpa kehadiran Tergugat (in absentia). Verzet diajukan oleh Tergugat terhadap perkara Gugatan semula yang diajukan oleh Penggugat. Untuk mengajukan Upaya Hukum jenis ini, maka sangatlah penting untuk mengetahui dasar-dasar hukum yang mengaturnya dan mengenai...

Continue reading

Tentang Gugatan Balik / Rekonvensi

Rekonvensi (gugatan balik) diatur dalan Pasal 132 a dan 132b HIR yang disisipkan dalam HIR melalui Stb. No. 300 Tahun 1927, dua pasal tersebut mengambil alih Pasal 244-247 BRv. Rekonvensi juga diatur dalam Pasal 157-158 RBg. Rekonvensi (reconventie, reconvention) dalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat berhubung Penggugat juga melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi bila secara kebetulan Penggugat juga pernah melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. Tujuan rekonvensi adalah untuk menetralisirkan atau mengimbangi gugatan Penggugat. Pengaturan rekonvensi ( gugat balik, gugat balas ) dari pihak tergugat dalam pasal : pasal 157 RBg/Pasal 132 a HIR : Tergugat dapat mengajukan gugat balas...

Continue reading

Alat Bukti Dalam Perkara

Menurut hukum acara HIR/RBg, yang menyebutkan bahwa hakim terikat dengan alat-alat bukti yang syah. Artinya dalam mengambil keputusan, senantiasa terikat dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam pasal 164 HIR/Pasal 248 RBg, yang menyebutkan ada 5 alat bukti dalam perkara perdata: Alat bukti tertulis (surat-surat) Alat bukti saksi Alat bukti persangkaan Alat bukti pengakuan Alat bukti sumpah Disamping ke 5 alat bukti itu, dalam hukum acara perdata dikenal alat bukti saksi ahli dan pemeriksaan setempat : Alat bukti tulisan (pasal 165-167 HIR) Bukti tulisan ini ialah merupakan alat bukti yang pertama dalam perkara perdata, karena dalam hubungan keperdataan orang sering/sengaja menyediakan bukti yang...

Continue reading