a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Professional Tips Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "Professional Tips" (Page 8)

Proses Perceraian

Proses Perceraian Alasan perceraian di berbagai pihak sangatlah bermacam-macam. Dimulai dai kekerasan, atau alasan yang lain. Dari semua alasan dapat disampaikan di hadapan majelis hakim dalam sidang perceraian. Tahukah Anda, tidak semua alasan bisa diterima dalam sidah perceraian. Bagi anda yang sedang menghadapi perkara perceraian, informasi berikut ini mungkin berguna bagi anda. PROSES HUKUM Mengajukan Gugatan / Permohonan. Sesuai hukum acara yang berlaku, suatu gugatan atau permohonan cerai harus diajukan secara tertulis kepada pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yang wilayah hukumnya melingkupi daerah tempat tinggal pihak yang digugat. Penentuan Hari Sidang Setelah berkas gugatan atau permohonan diterima oleh pengadilan, maka selanjutnya Ketua Pengadilan yang bersangkutan akan...

Continue reading

Mengenal Batasan Kuasa Khusus

Pernahkah kalian mendengar istilah kuasa? Iya, seseorang yang telah menerima kuasa, tidak boleh berkehndal sesuka hati. Sebagaimana sudah diatur dalam KUHP. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar seorang Kuasa tidak sampai merugikan kepentingan hukum si Pemberi Kuasa. Namun apabila sampai terjadi hal yang demikian, maka Pemberi Kuasa dapat mengingkari perbuatan seorang Kuasa yang bertindak melebihi kewenangannya sebagaimana dicantumkan dalam surat kuasa. Sehingga dengan demikian, Kuasa tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat dan kerugian yang ditimbulkannya. Pasal 1797 KUHPerdata: “Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak...

Continue reading

Pidana Khusus

Apa yang kamu ketahui tentang tindak pidana ekonomi ?  UU Darurat nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan tindak pidana ekonomi? Mungkin bagi kalian orang awam tidak paham dengan istilah ini. Agar menmabah wawasan kita, mari kita bahas bersama :) Tindak Pidana Khusus merupakan tindak pidana yang pengaturannya berada diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan telah diatur secara khusus pada Undang-Undang Khusus. Dalam disertasinya,  H.J.A Nolte (Het Straftrecgt ub de Afzonder lijke Wetten)  yang diterjemahkan menjadi hukum pidana di Dalam Undang-Undang tersendiri W.P.J. Pompe dalam kata pengantar pada disertasi nolte tersebut menuliskan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dan dasar...

Continue reading

Dokumen yang Harus di Siapkan Pada Perceraian

Terdapat beragam alasan perceraian. Tidak sejalannya antara suami istri seringkali menjadikan hubungan tidak harmonis bahkan berakhir perceraian. Perceraian adalah putusnya tali atau ikatan antara suami istri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batasan-batasan alasan cerai yang diperbolehkan serta dapat diterima di Pengadilan. Jika Anda (Istri) berpikir bahwa rumah tangga Anda sudah tidak bisa dipertahankan lagi, lalu Anda memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian, tindakan pertama yang bisa dilakukan ialah dengan cara mendaftarkan Gugatan Perceraian. Sesuai dengan PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Teruntuk...

Continue reading

Undang – Undang Perlindungan Anak

Di artikel sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian hak perlindungan anak. Nah, sudah mengerti bukan tentang hak perlindungan anak bukan? Selanjutnya, bagaimana undang - undang perlindungan anak? Berikut simak ulasan kami. Undang Undang Perlindungan Anak Terdapat sangat banyak definisi yang menjabarkan atau memberikan batasan tentang siapakah yang dinamakan dengan ”anak” ini. Masing-masing definisi ini memberikan batasan yang tidak serupa disesuaikan bersama sisi pandangnya masing-masing. Pasal 1 dalam Children Rights Convention (CRC) dikenal juga dengan Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia terhadap thn 1990, mendefinisikan bahwa anak yaitu : “………..Tiap-tiap manusia yang berumur di bawah 18 th kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak...

Continue reading

Pengertian Hak Perlindungan Anak

Setiap pernikahan, pasti akan dikaruniai seorang anak. Akan tetapi tidak semua anak mendapatkan hak-haknya. Diluar sana masih banyak anak yang terlantar dan tidak mendapatkan hak semestinya. Sebelum membahas terlalu jauh, sebenarnya apa itu perlindungan anak? Berikut adalah pengertiannya. Pengertian Hak Perlindungan Anak Makin mutahir sebuah negeri, mestinya makin gede perhatiannya dalam membuat keadaan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka Hak Perlindungan Anak Beserta Pasalnya. Perlindungan yang diberikan negeri kepada anak – anak meliputi beraneka hal kehidupan, adalah perihal ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam ataupun hal hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak bakal diartikan yang merupakan upaya perlindungan hukum kepada...

Continue reading

Keuntungan Menggunakan Jasa Pengacara

Dengan adanya perkara yang diharuskan untuk menjalani persidangan, hal ini tentunya akan memakan waktu yang lama dan bagi orang awam yang tidak mengerti tentang hukum pasti akan kebingungan. Selain itu, proses ini akan menyita tenaga dan pikiran. Sangat disarankan jika Anda yang sedang menajalankan proses perkara, Anda menggunakan jasa pengacara. Menagapa disarankan menggunakan jasa pengacara? Karena dengan menggunakan jasa pengacara ini anda akan mendapatkan keuntungan, seperti : Dengan menggunakan pengacara yang lebih menguasai hukum acara di muka persidangan akan lebih praktis bagi klien dari segi waktu dan biaya. Dengan menggunakan pengacara untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan gugatan, jawaban, duplik, replik dan pembuktian...

Continue reading

Kewajiban Seorang Advokat Dalam Penanganan Kasus

Sebagai profesi pengacara, pengacara memiliki kewajiban yang harus dilakukan ketika dalam menangani kasus. Dalam menyelesaikan kasus tentunya pengacara harus selalu mendampingi kliennya. Lalu apa saja kewajiban pengacara dalam penanganan kasus? Berikut ulasannya :) Dalam Pasal 25 UU KDRT disebutkan bahwa dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib : Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan...

Continue reading

Alasan Perceraian Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

Perceraian disebabkan karena sudah tidak sejalannya antara pasangan suami istri. Tidak sejalan dalam hal apapun. Akan tetapi tidak semua alasan dapat diterima oleh pengadilan. Terdapat beberapa alasan yang diperbolehkan, apa saja? Mari kita bahas bersama :) Berikut ini adalah 6 alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara...

Continue reading

Mengenal Arti Pengajuan Banding

Kalian pasti pernah mendengar tentang pengajuan banding bukan? Mungkin kita melihat berita-berita di televisi. Mereka mengajukan banding karena tidak terima dengan keputusannya. Nah, apa sih pengajuan banding? Yuk kita bahas ! Pengertian Banding adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri karena merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut. Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilaksanakan. Kecuali putusan pengadilan negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu. Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan dalam tenggang waktu 14...

Continue reading