a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Professional Tips Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "Professional Tips" (Page 8)

Pembuktian Dalam Sebuah Persidangan

Pembuktian diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugatkan, atau untuk membenarkan suatu hak. Pada umumnya, yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jadi, yang perlu dibuktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan hukum, bukanmegenai hukumnya. Kebenaran peristiwa atau hubungan hukum itulah yang wajib dibuktikan. Jika pihak lawan (Tergugat) sudah mengakui atau mengiayakan apa yang digugatkan oleh Penggugat, maka pembuktian tidak diperlukan lagi. Ketentuan-ketentuan tentang pembuktian diatur dalam Pasal 162-177 HIR, Pasal 282-314 RBg, dan Stb. No. 29 Tahun 1867 tentang kekuatan surat pembuktian surat dibawah tangan. Menurut ketentuan Pasal...

Continue reading

Hak Retensi dan Hak Substitusi dalam Kuasa

Didalam menjalankan kuasanya, seorang Kuasa dapat mengalihkan kuasanya untuk sementara waktu kepada orang lain yang ditunjuknya, apabila Kuasa tersebut sedang berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan kuasa yang diberikan kepadanya. Hak ini disebut juga dengan Hak Substitusi atau hak untuk mengalihkan kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1803 KUHPerdata. Seorang Penerima Kuasa atau Kuasa diperbolehkan untuk menerima upah atas jasa yang telah diberikannya, yaitu karena telah melakukan pengurusan terhadap kepentingan Pemberi Kuasa. Apabila upah tersebut tidak atau belum dibayar, maka si Penerima Kuasa tersebut berhak untuk menahan segala dokumen maupun barang-barang kepunyaan Pemberi Kuasa, hingga kepadanya dilakukan pembayaran atas jasanya. Hak ini dinamakan Hak...

Continue reading

Batasan Kuasa Khusus

Seseorang yang telah menerima kuasa (Penerima Kuasa atau sering disebut juga Kuasa), tidaklah dapat bertindak sesuka hatinya. Hukum telah membatasi kewenangan dari seorang Kuasa, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah agar seorang Kuasa tidak sampai merugikan kepentingan hukum si Pemberi Kuasa. Namun apabila sampai terjadi hal yang demikian, maka Pemberi Kuasa dapat mengingkari perbuatan seorang Kuasa yang bertindak melebihi kewenangannya sebagaimana dicantumkan dalam surat kuasa. Sehingga dengan demikian, Kuasa tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat dan kerugian yang ditimbulkannya. Pasal 1797 KUHPerdata: “Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan...

Continue reading

Pengajuan Somasi atau Peringatan

"Somasi atau peringatan adalah suatu bentuk peringatan dan/atau teguran dari pihak yang satu kepada pihak lainnya, atas dasar telah terjadinya suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum." Didalam praktek, Somasi kerap dilakukan sebagai langkah pertama sebelum menempuh tindakan hukum atau membawa permasalahan yang ada ke ranah hukum. Berikut ini adalah beberapa poin yang harus ada dalam surat peringatan (Somasi), yaitu: Identitas pengirim. Berisi uraian singkat identitas pihak yang mengirimkan / melayangkan Somasi; Identitas pihak yang diberi teguran / peringatan; Uraian singkat permasalahan yang terjadi dan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang diberi teguran / peringatan; Tuntutan hukum yang harus...

Continue reading

Syarat Penahanan Berdasarkan KUHAP

Syarat penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik menilai atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Dengan kata lain jika penyidik menilai tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka/terdakwa tidak perlu ditahan. Sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: tindak pidana itu diancam dengan...

Continue reading

Hak-Hak Tersangka Saat Pemeriksaan

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi: Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2). Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam...

Continue reading

Trik Memilih Pengacara Agar Tidak Salah

Ketika mencari seorang advokat untuk menyelesaikan suatu perkara yang kita hadapi terkadang tidak mudah dan memerlukan proses yang rumit. Kita sering mendengar bahwa ada klien-klien yang mengeluh (complain) mengenai advokat yang menangani perkara mereka. Hal tersebut terjadi tidak sepenuhnya menjadi kesalahan advokat, karena nyatanya kebanyakan dari keluhan klien disebabkan oleh klien-klien itu sendiri yang kurang cermat saat memilih advokat. Menurut situs Allbusiness.com, beberapa kesalahan yang umumnya dilakukan klien dalam memilih advokat antara lain : Tidak menelusuri bidang kekhususan/keahlian advokat Beberapa advokat memang ada yang dapat bekerja dengan baik di luar dari keahlian mereka, namun tidak sedikit juga advokat yang tidak mengetahui dengan baik...

Continue reading

Siapa Saja Yang Berhak Melapor Ke Kantor Polisi?

Terkait siapa yang berhak melapor atau mengadu ke polisi dapat dilihat dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui...

Continue reading

Kasus Raperda Menara Telekomunikasi Berlanjut ke Masalah Regulasi

Kasus dugaan korupsi  raperda menara telekomunikasi  masih bergulir dan tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Yogyakarta, namun dimana sebelumnya ditangani bagian pidana khusus (Pidsus) saat ini dilimpahkan ke bagian Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kota Yogyakarta. Hal itu dikarenakan setelah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pidsus belum ditemukan adanya tindak korupsi dalam kasus tersebut. Kepala Seksi Pidsus (Kasi Pidsus) Kejari Kota Yogyakarta, Evan Satrya, SH, MH, mengatakan usai dilakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus raperda mentel pihaknya menemukan adanya kejanggalan mengenai masalah administratif terkait izin pendirian mentel di beberapa titik Kota Yogyakarta. "Awalnya kasusnya kan karena ada indikasi suap, tapi setelah...

Continue reading

Batas Hak Imunitas Advokat Menurut Ahli

Hak imunitas advokat berlaku ketika menjalankan tugas profesi di dalam maupun luar sidang pengadilan selama dilakukan dengan itikad baik, tidak melanggar Kode Etik Advokat Indonesia dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak perlindungan atau imunitas bagi profesi advokat yang sedang menjalankan tugasnya kembali mencuat ke permukaan dan menjadi perdebatan publik. Hal ini tak lain disebabkan setelah mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi dijadikan tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dianggap menghalangi proses penyidikan mantan kliennya itu di kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). Baik pengacaranya maupun Fredrich sendiri menganggap apa yang dilakukan KPK terhadap dirinya sebagai...

Continue reading