a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

sewa pengacara Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "sewa pengacara"

Mengenal Peninjauan Kembali

Dalam hukum terdapar banyak istilah istilah yang tidak asing bagi kita. Namun mungkin hanya mengerti istilahnya saja tapi belum paham arti atau pengertian yang sesungguhnya. Selain pengajuan banding dan kasasi, istilah lain dalam pengadilan adalah peninjauan kembali. Peninjauan Kembali atau disingkat PK  adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat...

Continue reading

Tugas Pengacara Perceraian

Perceraian sering terjadi karena masalah masalah tertentu, visi misi antara suami istri yang sudah tidak sejalan. Proses perceraian biasanya dibantu oleh seorang pengacara. Nah apa tugas pengacara perceraian? Saya bukan ahli hukum apalagi untuk urusan hukum cerai tapi dari beberapa sumber saya mendapati informasi yang barangkali berguna untuk anda yang sekarang ini sedang mencari informasi tentang hal ini. Siapa Pengacara Perceraian? Pengacara Perceraian sama seperti pengacara-pengacara lainnya tapi ia lebih memfokuskan pelayanan kepada masalah hukum kekeluargaan yang kebanyakan diisi dengan masalah perceraian. Contohnya adalah: Seorang pengacara cerai harus menguasai hukum perceraian yang berlaku di Indonesia. Terutama sekali hukum cerai yang terdapat pada hukum Islam...

Continue reading

Makan Ketukan Palu Hakim

  Nah hal ciri khas dari suatu sidang peradilan, yaitu ketuk palu. Mungkin orang awam pun tahu jika suatu sidang pasti terdapat ketuk palu. Nah ketukan palu ini juga tidak boleh sembarangan loh. Tiap ketukan palu memiliki makna dan arti.Yuk kita intip ulasan makna dari ketukan palu hakim ! selamat membaca :) Satu Kali Ketukan Menerima dan menyerahkan pimpinan sidang; Mengesahkan keputusan poin perpoin (keputusan sementara); Menskorsing dan mencabut kembali skorsing yang waktunya tidak terlalu lama, sehingga peserta tidak perlu meninggalkan tempat sidang; Mencabut kembali/membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Memberi peringatan kepada peserta sidang. Dua Kali Ketukan Menskorsing atau mencabut kembali skorsing dalam...

Continue reading

Dasar Hukum Kasus Bullying

Saat ini banyak sekali kasus bullying yang terjadi. Bullying sendiri merupakan tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Biasanya bullying ini dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan terhadap siswa/siswi yang lebih lemah dan bertujuan menyakiti. Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, bullying adalah tindak pidana. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).[3] Dasar hukumnya kegiatan bullying adalah : Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya...

Continue reading

Status Perjanjian Dalam Keadaan Tidak Seimbang

Pada dasarnya perjanjian pasti dikatakan sah apabila kedua pihak telah sepakat dan menandatanganinya. Namun, jika ada unsur paksaan maka kesepakatan dalam perjanjian tersebut akan dinyatakan batal atau tidak sah. Paksaan tersebut terjadi bila ditemukan adanya tindakan yang menimbulkan ketakutan pada salah satu pihak. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan. (Pasal 1324 KUHPerdata)[2] Bahwa asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian harus betul-betul memperhatikan kedudukan para pihak yang membuat perjanjian berada dalam keadaan yang seimbang, sehingga kedua belah pihak dapat bebas menyatakan kehendaknya. Bahwa hakim berwenang menilai apakah perjanjian itu dibuat oleh para pihak dalam keadaan seimbang...

Continue reading

Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Melihat pengertian dari tindak pidana korupsi atau rumusan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita bisa mengetahui unsur-unsur apa saja dari tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Tahun 2001 sudah dirangkum unsur-unsur mengenai tindak pidana korupsi. Berikut ini rangkumannya : Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum; Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang; Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain; Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan  perekonomian negara; Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang...

Continue reading

Sistem Pembuktian Dalam Kasus Korupsi

Korupsi bukanlah kasus baru di Indonesia. Saat ini marak kasus korupsi entah itu dari pejabat tingkat bawah hingga pejabat tingkat atas. Berbagai kebijakan untuk mengatur kasus korupsi ini tertuang dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus korupsi merupakan kasus yang bisa dibilang cukup rumit untuk masalah pembuktiannya. Hal ini dikarenakan pelaku korupsi melakukan tindakan tersebut dengan rapi. Masalah pembuktian memang...

Continue reading

Ganti Rugi Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Karena adanya perbuatan melawan hukum, maka harus ada juga ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 macam menurut KUHPerdata yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Apa maksud dari kedua jenis ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tersebut? Berikut ini penjelasannya. Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku dan berkaitan dengan semua perkara, baik untuk perkara wanprestasi maupun yang berkaitan dengan perikatan-perikatan lainnya termasuk karena PMH. Ketentuan mengenai ganti rugi umum dalam KUHPerdata diatur mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252, dimana dalam Pasal-Pasal...

Continue reading

Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Setelah mempelajari mengenai pengertian perbuatan melawan hukum (Baca Disini) baik secara perdata maupun pidana, kali ini kita akan belajar mengenai apa saja yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum. Ada 3 unsur yang akan dijelaskan. Unsur tersebut adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melawan hukum dan juga adanya kesalahan pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Ada Suatu Perbuatan Perbuatan disini adalah perbuatan melawan hukum secara keperdataan yang dilakukan oleh pelaku, secara umum perbuatan ini mencakup berbuat suatu (dalam arti aktif) dan tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk berbuat, kewajiban itu...

Continue reading

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Kita pasti sering mendengar kalimat "perbuatan melawan hukum" baik dari headline koran atau dari berita di tv. Tapi, sebenarnya apa maksud dari perbuatan melawan hukum? Hukum dipisah menjadi hukum perdata dan pidana. Pada artikel kali ini kita akan lebih memahami mengenai perbuatan melawan hukum secara perdata dan juga secara pidana Pengertian perbuatan melawan hukum secara perdata adalah: Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada sesuatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban...

Continue reading