a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

sewa pengacara Tag

FANZIS LAW OFFICE > Posts tagged "sewa pengacara" (Page 2)

Pengertian Hak Perlindungan Anak

Setiap pernikahan, pasti akan dikaruniai seorang anak. Akan tetapi tidak semua anak mendapatkan hak-haknya. Diluar sana masih banyak anak yang terlantar dan tidak mendapatkan hak semestinya. Sebelum membahas terlalu jauh, sebenarnya apa itu perlindungan anak? Berikut adalah pengertiannya. Pengertian Hak Perlindungan Anak Makin mutahir sebuah negeri, mestinya makin gede perhatiannya dalam membuat keadaan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka Hak Perlindungan Anak Beserta Pasalnya. Perlindungan yang diberikan negeri kepada anak – anak meliputi beraneka hal kehidupan, adalah perihal ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam ataupun hal hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak bakal diartikan yang merupakan upaya perlindungan hukum kepada...

Continue reading

Keuntungan Menggunakan Jasa Pengacara

Dengan adanya perkara yang diharuskan untuk menjalani persidangan, hal ini tentunya akan memakan waktu yang lama dan bagi orang awam yang tidak mengerti tentang hukum pasti akan kebingungan. Selain itu, proses ini akan menyita tenaga dan pikiran. Sangat disarankan jika Anda yang sedang menajalankan proses perkara, Anda menggunakan jasa pengacara. Menagapa disarankan menggunakan jasa pengacara? Karena dengan menggunakan jasa pengacara ini anda akan mendapatkan keuntungan, seperti : Dengan menggunakan pengacara yang lebih menguasai hukum acara di muka persidangan akan lebih praktis bagi klien dari segi waktu dan biaya. Dengan menggunakan pengacara untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan gugatan, jawaban, duplik, replik dan pembuktian...

Continue reading

Alasan Perceraian Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

Perceraian disebabkan karena sudah tidak sejalannya antara pasangan suami istri. Tidak sejalan dalam hal apapun. Akan tetapi tidak semua alasan dapat diterima oleh pengadilan. Terdapat beberapa alasan yang diperbolehkan, apa saja? Mari kita bahas bersama :) Berikut ini adalah 6 alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara...

Continue reading

Mengenal Peninjauan Kembali

Dalam hukum terdapar banyak istilah istilah yang tidak asing bagi kita. Namun mungkin hanya mengerti istilahnya saja tapi belum paham arti atau pengertian yang sesungguhnya. Selain pengajuan banding dan kasasi, istilah lain dalam pengadilan adalah peninjauan kembali. Peninjauan Kembali atau disingkat PK  adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding, putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi (upaya hukum di tingkat...

Continue reading

Tugas Pengacara Perceraian

Perceraian sering terjadi karena masalah masalah tertentu, visi misi antara suami istri yang sudah tidak sejalan. Proses perceraian biasanya dibantu oleh seorang pengacara. Nah apa tugas pengacara perceraian? Saya bukan ahli hukum apalagi untuk urusan hukum cerai tapi dari beberapa sumber saya mendapati informasi yang barangkali berguna untuk anda yang sekarang ini sedang mencari informasi tentang hal ini. Siapa Pengacara Perceraian? Pengacara Perceraian sama seperti pengacara-pengacara lainnya tapi ia lebih memfokuskan pelayanan kepada masalah hukum kekeluargaan yang kebanyakan diisi dengan masalah perceraian. Contohnya adalah: Seorang pengacara cerai harus menguasai hukum perceraian yang berlaku di Indonesia. Terutama sekali hukum cerai yang terdapat pada hukum Islam...

Continue reading

Makna Ketukan Palu Hakim

  Nah hal ciri khas dari suatu sidang peradilan, yaitu ketuk palu. Mungkin orang awam pun tahu jika suatu sidang pasti terdapat ketuk palu. Nah ketukan palu ini juga tidak boleh sembarangan loh. Tiap ketukan palu memiliki makna dan arti.Yuk kita intip ulasan makna dari ketukan palu hakim ! selamat membaca :) Satu Kali Ketukan Menerima dan menyerahkan pimpinan sidang; Mengesahkan keputusan poin perpoin (keputusan sementara); Menskorsing dan mencabut kembali skorsing yang waktunya tidak terlalu lama, sehingga peserta tidak perlu meninggalkan tempat sidang; Mencabut kembali/membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Memberi peringatan kepada peserta sidang. Dua Kali Ketukan Menskorsing atau mencabut kembali skorsing dalam...

Continue reading

Dasar Hukum Kasus Bullying

Saat ini banyak sekali kasus bullying yang terjadi. Bullying sendiri merupakan tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Biasanya bullying ini dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan terhadap siswa/siswi yang lebih lemah dan bertujuan menyakiti. Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, bullying adalah tindak pidana. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).[3] Dasar hukumnya kegiatan bullying adalah : Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya...

Continue reading

Status Perjanjian Dalam Keadaan Tidak Seimbang

Pada dasarnya perjanjian pasti dikatakan sah apabila kedua pihak telah sepakat dan menandatanganinya. Namun, jika ada unsur paksaan maka kesepakatan dalam perjanjian tersebut akan dinyatakan batal atau tidak sah. Paksaan tersebut terjadi bila ditemukan adanya tindakan yang menimbulkan ketakutan pada salah satu pihak. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan. (Pasal 1324 KUHPerdata)[2] Bahwa asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian harus betul-betul memperhatikan kedudukan para pihak yang membuat perjanjian berada dalam keadaan yang seimbang, sehingga kedua belah pihak dapat bebas menyatakan kehendaknya. Bahwa hakim berwenang menilai apakah perjanjian itu dibuat oleh para pihak dalam keadaan seimbang...

Continue reading

Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Melihat pengertian dari tindak pidana korupsi atau rumusan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita bisa mengetahui unsur-unsur apa saja dari tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Tahun 2001 sudah dirangkum unsur-unsur mengenai tindak pidana korupsi. Berikut ini rangkumannya : Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum; Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang; Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain; Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan  perekonomian negara; Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang...

Continue reading

Sistem Pembuktian Dalam Kasus Korupsi

Korupsi bukanlah kasus baru di Indonesia. Saat ini marak kasus korupsi entah itu dari pejabat tingkat bawah hingga pejabat tingkat atas. Berbagai kebijakan untuk mengatur kasus korupsi ini tertuang dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya Ketetapan MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus korupsi merupakan kasus yang bisa dibilang cukup rumit untuk masalah pembuktiannya. Hal ini dikarenakan pelaku korupsi melakukan tindakan tersebut dengan rapi. Masalah pembuktian memang...

Continue reading