a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Perbedaan MPR dan DPR Di Indonesia

FANZIS LAW OFFICE > artikel kami  > Perbedaan MPR dan DPR Di Indonesia

Perbedaan MPR dan DPR Di Indonesia

Perbedaan MPR dan DPR Di Indonesia

Perbedaan MPR dan DPR Di IndonesiaSalah satu sila di dalam Pancasila, yaitu sila keempat, memiliki bunyi  ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’. Sila ini mengisyarakan bahwa Indonesia menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi, yang tentunya berdasarkan pada Pancasila sehingga disebut sebagai Demokrasi Pancasila.

Demokrasi yang pertama kali muncul di kota Athena pada abad ke-enam sebelum Masehi, mengajarkan bahwa rakyat merupakan penguasa negara yang sesungguhnya. Maka dari itu, secara singkat kita dapat memahami demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Di dalam demokrasi pula, terdapat adanya perwakilan rakyat yang terdapat di dalam pemerintahan, terutama yang memegang kekuasaan legislatif (berkuasa membentuk undang-undang). Begitu pun di Indonesia, kita memiliki beberapa lembaga perwakilan, yaitu MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (DPR Daerah), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Dalam kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan kepada pembaca mengenai perbedaan di antara MPR dan DPR.

Setelah kita membahas mengenai sejarah dan pengertian dari MPR dan DPR, tentu kita semakin menyadari apa yang menjadi perbedaan di antara keduanya. Memahami perbedaan di antara MPR dan DPR sangat penting bagi kita sebagai seorang warga negara yang baik.

Terkadang orang-orang menjadi bingung apa perbedaan di antara MPR dan DPR sehingga sering kali dianggap sama. Nah, langsung saja, berikut ini beberapa perbedaan MPR dan DPR di Indonesia:

1. Perbedaan Keanggotaan

Perbedaan MPR dan DPR di Indonesia yang pertama penulis bahas dalam kesempatan ini ialah adanya perbedaan di dalam keanggotaan dari DPR dan MPR RI. Anggota dari MPR RI adalah anggota DPR RI dan DPD RI yang dipilih melalui pemilihan umum. Adapun keanggotaan ini diresmikan melalui keputusan presiden.

Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucap sumpah/janji secara bersama dengan dipandu oleh ketua Mahkamah Agung di dalam Sidang Paripurna MPR RI. Jika terdapat anggota MPR yang berhalangan hadir, maka ia mengucap sumpah/janji dengan dipandu oleh pimpinan MPR. Di sisi lain, DPR RI memiliki anggota yang merupakan anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum legislatif.

2. Tugas dan Wewenang yang Berbeda

Perbedaan MPR dan DPR RI yang selanjutnya yaitu keduanya memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. MPR RI memiliki 5 tugas utama, yaitu mengubah dan menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR atas pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya, melantik wakil presiden menjadi presiden, dan memilih presiden dan wakil presiden.

Di sisi lain, DPR RI memiliki tugas yang cukup banyak. Beberapa di antaranya yaitu membentuk UU yang dibahas dengan presiden guna mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan terhadap Perpu yang diajukan presiden untuk menjadi UU, menerima RUU yang diajukan oleh DPD kemudian membahasnya bersama DPD dan presiden, membahas RUU yang diajukan oleh presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah dan menyertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, dan tugas-tugas yang lainnya.

Selain itu DPR juga memiliki beberapa fungsi yang membedakannya dengan MPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

3. Perbedaan Masa Minimal Sidang

Perbedaan di antara MPR dan DPR RI yang ketiga yaitu keduanya memiliki masa minimal sidang yang berbeda. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, MPR RI wajib bersidang satu kali dalam lima tahun di ibu kota negara sedangkan DPR RI memiliki kewajiban untuk mengadakan sidang sedikitnya satu kali dalam setahun yang bertempat di ibu kota negara pula. Sidang yang dimaksud merupakan sidang paripurna dimana seluruh anggota hadir (atau setidaknya memenuhi kuorum).

4. Kepemimpinan yang Berbeda

Perbedaan keempat di antara MPR dan DPR RI ialah kepemimpinan yang berbeda di antara keduanya. Pimpinan dari MPR RI terdiri dari seorang ketua dan empat orang wakil ketua yang membidangi bidangnya masing-masing (dua orang dari DPR dan dua orang dari DPD), sedangkan DPR RI dipimpin oleh seorang ketua dan lima orang wakil ketua.

Ketua MPR dipilih melalui mekanisme voting atau pemungutan suara dan ketua DPR dipilih dengan mekanisme pengajuan paket pimpinan yang berisi lima orang calon dan selanjutnya juga menggunakan mekanisme voting. pada awalnya, partai mayoritas yang menang dalam pemilu secara otomatis akan menjadi ketua DPR.

5. Perbedaan Alat Kelengkapan Lembaga

Perbedaan di antara MPR dan DPR RI yang terakhir dibahas dalam kesempatan ini ialah mereka memiliki alat kelengkapan lembaga yang berbeda. MPR RI hanya memiliki dua alat kelengkapan, yaitu Pimpinan MPR (ketua dan wakil-wakilnya) dan panitia Ad Hoc, yaitu panitia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu. Panitia ad doc terdiri dari pimpinan MPR dan 5-10% anggota MPR yang proporsional di antara DPR dan DPDnya.

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment