a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Undang-Undang Mengenai Korupsi

FANZIS LAW OFFICE > advokat  > Undang-Undang Mengenai Korupsi

Undang-Undang Mengenai Korupsi

Undang-Undang Mengenai Korupsi

Undang-Undang Mengenai KorupsiUNDANG-UNDANG MENGENAI KORUPSI

Korupsi – Di Indonesia banyak sekali kasus korupsi. Seringkali masyarakat geram terhadap pelaku korupsi. Walaupun sudah terdapat Undang – Undang, tetap saja masih banyak yg melakukan korupsi. Undang – undang merupakan landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia yang kuat untuk menjerat pelaku korupsi. Pelanggaran korupsi sendiri sudah diatur dalam sebuah pasal. Berikut ini pasal – pasal yang menuliskan tentang peraturan korupsi.

Undang – Undang Mengenai Kasus Korupsi

  • Pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999

Pada pasal ini diatur jenis kejahatan melawan hukum berupa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau juga korporasi. Tindakan memperkaya diri ini dilakukan dengan cara merugikan negara atau perekonomian negara. Bagi siapapun yang melakukan tindakan ini, maka akan dipenjara dengan tiga pilihan, yaitu:

  1. Penjara seumur hidup,
  2. Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun,
  3. Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selain itu, pilihan hukumannya adalah denda. Jumlah denda yang akan diajukan paling sedikit dua ratus juta rupiah (Rp 200,000,000) atau paling banyak denda sebesar satu milyar rupiah (1,000,000,000).

  • Pasal 3 Undang-Undang No 3 Tahun 1999

Pasal ini mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimilikinya. Hal ini dilakukan karena orang tersebut memiliki jabatan atau kedudukan yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Dan atas tindakannya ini, ia telah merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Jika korupsi jenis ini terjadi, maka seseorang bisa mendapatkan pidana penjara seumur hidup. Pilihan yang lebih ringan, ia akan dipenjara minimal satu tahun atau paling lama 20 tahun. Jika mendapatkan hukuman pembayaran denda, maka seseorang akan didenda minimal lima puluh juta rupiah (Rp 50.000.000) atau denda paling banyak satu milyar rupiah (Rp 1.000.000.000).

  • Pasal 5 Undang-Undang No 3 Tahun 2001

Pasal ini mengatur tentang hukuman yang akan diberikan kepada seseorang yang memberikan janji kepada PNS atau penyelenggara negara lainnya. Janji ini dimaksudkan sebagai suap agar PNS atau penyelenggara negara melaksanakan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pemberi suap. Sesuatu yang diminta ini tentu yang bertentangan dengan kewajiban PNS atau penyelenggara negara tersebut.

Misalnya, seorang pengusaha meminta kepala desa untuk melanggar kewajiban dan wewenang kepala desa sehingga dapat memenangkannya dalam tender pengadaan seragam kantor dan berjanji akan memberikan 30% uang dari nilai tender yang dimenangkan. Jika kasus ini terjadi, maka yang memberikan janji (pengusaha tersebut) akan dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Dia juga akan mendapatkan hukuman denda minimal sebanyak Rp 50.000.000 dan maksimal Rp 250.000.000.

FANZIS LAW OFFICE – PENGACARA JOGJA | JASA PENGACARA | ADVOKAT JOGJA Lawyer Terbaik Dengan Hasil Terbaik. Kami menyediakan layanan hukum baik Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara meliputi semua tingkatan di seluruh Indonesia. Untuk berkonsultasi KLIK DISINI. Hubungi Kami di 085743530020 | Email : fanzislf@yahoo.com atau fanzislawoffice@gmail.com

No Comments

Leave a Comment