a

Facebook

Twitter

Copyright © 2017 FANZIS Law Office.
Website by: AHLI WEBSITE
All Rights Reserved.

8:00 - 16:00

Jam Kerja Kami: Senin - Jumat

085743530020

Hubungi Kami Untuk Berkonsultasi

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

info hukum

FANZIS LAW OFFICE > info hukum

Hak Bagi Korban KDRT

kantor pengacara

Hak Dari Korban KDRT Kantor Pengacara - Mempunyai keluarga yang aharmonis merupakan dambaan bagi setiap orang. Namun siapa sangka jika di dalam keluraga tidak harmonis juga akan menimbulkan masalah. Bahkan juga akan menimbulkan masalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disebut dengan KDRT. KDRT merupakan salah satu penyebab utama dari tingkat percceraian yang semakin meningkat.  Bagaimana perlindungan korban dari KDRT setelah proses laporan diusut oleh pihak berwajib.  Agar tidak salah mengerti berikut ini adalah hak dari korban KDRT seperti yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Hak- Hak Bagi Korban KDRT Dalam UU no 23 tahun 2004 pasal...

Continue reading

Stop Bullying

STOP BULLYING Kantor Pengacara - Saat ini banyak sekali kasus bullying yang terjadi. Bullying sendiri merupakan tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Biasanya bullying ini dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan terhadap siswa/siswi yang lebih lemah dan bertujuan menyakiti. Hukum Mengenai Kasus Bullying Mengingat bullying merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, bullying adalah tindak pidana. Terhadap pelaku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).[3] Dasar hukumnya kegiatan bullying adalah : Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, Kekerasan adalah...

Continue reading

Pelajari Fungsi Ketetapan MPR Di Indonesia

Pelajari Fungsi Ketetapan MPR Di Indonesia Pelajari Fungsi Ketetapan MPR Di Indonesia - MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dengan tugas dan fungsi MPR yaitu: Mengubah dan menetapkan Undang-undang Melantik presiden dan wakilnya Memberhentikan presiden dan wakilnya Mengangkat wakil presiden menjadi presiden Memilih wakil presiden yang diajukan oleh presiden Mengawasi jalannya pemerintahan Pemegang kekuasaan legislatif Selain tugas dan fungsi MPR diatas, MPR juga bertugas membuat ketetapan. Ketetapan MPR adalah bentuk keputusan MPR berisi tentang hal-hal yang bersifat penetapan. Adapun fungsi ketetapan MPR adalah: Mengatur pelaksanaan muatan Undang-undang Dasar 1945. Memerinci lebih lanjut isi dari Undang-undang...

Continue reading

Alasan Perceraian Yang Dapat Diajukan Di Pengadilan Agama

Alasan Perceraian Yang Dapat Diajukan Di Pengadilan Agama Alasan Perceraian Yang Dapat Diajukan Di Pengadilan Agama - Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri dimuka peradilan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batasan-batasan alasan cerai yang diperbolehkan serta dapat diterima di Pengadilan. Sangat penting untuk diketahui, bagi suami atau istri yang sudah membulatkan tekad dan niat mengajukan perceraian ke pengadilan untuk mengatahui alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan dan dapat diterima oleh pengadilan. Hal ini sangat penting, tujuannya yaitu...

Continue reading

Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas - Pelanggaran lalu lintas sudah menjadi hal kebiasaan setiap harinya. Meskipun kota besar sekalipun yang sering diadakaan razia masih banyak saja yang nekat melanggar lalu lintas. Berbeda dengan di daerah pedesaan yang begitu  sedikit razia, sehingga masih banyak pengendara yang tidak melanggar lalu lintas bukan karena nekad, tetapi meremehkan aturan. Kota besar selalu menjadi percontohan, sehingga untuk penggunaan helm mereka akan selalu membawanya, apalagi jika terjadi persaingan dijalan yang menuntut untuk selalu ngebut meskkipun dalam keadaan macet parah. Mereka sadar akan keselamatan yang lebih terjamin jika menggunakan helm ber-SNI. Sedangkan dimasyarakat pedesaan...

Continue reading

Menghadapi Kasus Hukum

Menghadapi Kasus Hukum

Menghadapi Kasus Hukum Kasus Hukum - Dimanapun anda berada selalu terdapat peraturan yang wajib untuk dipatuhi. Termasuk di Indonesia, yang merupakan negara hukum. Namun, kesadaran masyarakat akan hukum kurang sadar. Hukum yang tidak dipatuhi tentunya akan menadapatkan sannksi berupa hukuman. Semua orang didunia ini, apabila terjerat kasus hukum pasti akan sangat bingung dan panik, tidak peduli siapa dia sebenarnya, pasti akan shock dan takut apa bila kasus hukum menimpa dirinya. Rasa takut seperti itu sebenarnya tidak usah kita khawatirkan apabila kita menyikapinya dengan tips berikut : 1. Tenang Kadang apabila seseorang apabila mendengar saja kata-kata hukum, mereka akan merasa takut, paranoid, dan bahkan...

Continue reading

Dasar Hukum Pernikahan Yang Beda Negara

Dasar Hukum Pernikahan Yang Beda Negara

Dasar Hukum Pernikahan Yang Beda Negara Dasar Hukum Pernikahan Yang Beda Negara - Indonesia merupakan negara hukum. Namun, di Indonesia hukum masih sangat lemah. Berbagai macam kasus kejahatan masih terjadi dimana - mana. Akan tetapi tidak berpengaruh pada suatu pernikahan yang berbeda negara. Pernikahan beda negara bukanlah hal baru lagi di Indonesia. Saat ini sudah banyak warga Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Lantas, bagaimana dasar hukum perkawinan beda negara? Berikut ulasannya. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 59 ayat 1).  Di dalam pasal 60 UU menyebutkan bahwa Perkawinan campuran tidak...

Continue reading

Patuhi Budaya Hukum Mulai Sekarang

pengacara

Patuhi Budaya Hukum Mulai Sekarang Hukum Indonesia - Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di dalam masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi prilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam budaya hukum masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi hukum sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama. Namun kalau dilihat secara materiil, sungguh...

Continue reading

Dasar Hukum Otonomi Daerah

Dasar Hukum Otonomi Daerah Kantor Pengacara - Otonomi daerah adalah peraturan yang berpusat pada daerah atau provinsi. Berjalannya otonomi daerah berdasarkan pada hukum peraturan pusat. Agar otonomi daerah dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka harus disusun peraturan dan perundang-undangan sebagai landasan atau dasar hukum. Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah ? Pelaksanaan otonomi daerah berpedoman pada konstisusi (hukum dasar) negara yang tertulis, yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar Hukum Otonomi Daerah a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua 1) Pasal 18 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap...

Continue reading

Apa Itu Hukum Pidana?

Apa Itu Hukum Pidana? Apa Itu Hukum Pidana - Hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran -pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Dari definisi tersebut di atas tadi dapatlah kita mengambil kesimpulan, bahwa Hukum Pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum 1) Badan dan peraturan perundangan negara, seperti Negara, Lembaga-lembaga Negara, Penjabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya. 2) Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu: jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan,...

Continue reading